Antisipasi PHK, DPRD Jatim Usulkan Pelatihan Kerja Digital untuk Gen Z dan Milenial

SuaraJatim.id - Komisi E DPRD Jatim menyoroti banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) beberapa waktu belakangan. Legislatif memandang fenomena tersebut harus disikapi serius oleh pemerintah provinsi (pemprov).

Juru Bicara Komisi E DPRD Jatim di rapat paripurna, Rasiyo mengatakan, pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan zaman menjadi kebutuhan wajib.

Pemprov Jatim harus mampu menyediakan pelatihan kerja yang bermutu dan sesuai dengan tuntutan di era yang serba digital.

Komisi E DPRD Jatim mengusulkan tambahan anggaran kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur.

"Komisi E merekomendasikan untuk memberikan tambahan anggaran kepada Disnakertrans Rp18,5 miliar," ujar Rasiyo dalam sidang paripurna, Senin (3/11/2025).

Tambahan anggaran tersebut digunakan untuk renovasi gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Bendul Merisi Surabaya sebesar Rp13,5 miliar.

Sedangkan sisanya, untuk pelaksanaan pelatihan kerja melalui Mobile Training Unit (MTU) sebesar Rp5 miliar.

Selain menambahkan anggaran, Komisi E DPRD Jatim juga menyarankan agar Disnakertrans merancang materi pelatihan kompetensi kerja yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Dunia kerja sudah masuk di era digital, Disnakertrans harus bisa menyesuaikannya.

Baca Juga: DPRD Jatim Sentil Skema Dana Pengganti TKD: Apa itu Maksudnya?

"Disnakertrans harus merancang materi pelatihan kompetensi kerja berbasis digital yang banyak diminati Gen Milineal dan Gen Z. Selain itu, Disnakertrans harus mampu menfasilitasi dan melakukan pendampingan agar para lulusan mampu diserap di lapangan kerja atau membuka bisnis mandiri berbasis digital dan bahkan bisa menjadi konten kreator pada Youtube, Facebook, Tiktok, Instagram, dan lainnya," bebernya.

Usulan tambahan juga diberikan untuk dinas sosial sebesar Rp50 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk dukungan penguatan Sekolah Rakyat, Program Putri Jawara dan KIP Jawara, dan peningkatan layanan penyelenggaraan sosial pada UPT Dinas Sosial.

Kemudian rekomendasi tambahan anggaran juga diampaikan untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur yang akan digunakan pada kegiatan penanganan kasus kekerasan.

Total yang diusulkan ada sebesar Rp2,5 miliar dan untuk pelatihan pemberdayaan perempuan kelompok rentan sebesar Rp2,5 miliar.

Tambahan anggaran juga direkomendasikan untuk Dinas Pemuda dan Olahraga Jatim sebesar Rp3 miliar untuk pelaksanaan Pelatihan Pemberdayaaan Ekonomi Pemuda.

"Komisi E merekomendasikan untuk memberikan tambahan alokasi anggaran bagi RS Jiwa Menur sebesar Rp1,7 miliar untuk pengadaan mobil ambulans," kata Rasiyo.