SuaraJatim.id - Kisruh pemerintahan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, membuat Bupati Jember dua periode, Muhammad Zainal Abidin Djalal, angkat bicara.
Polemik di pemerintahan Jember ini berujung pada pemakzulan DPRD Jember terhadap Bupati Faida.
Bupati Jember Faida dimakzulkan DPRD dalam sidang paripurna Hak Menyatakan Pendapat (HMP), Rabu (22/7/2020) lalu.
Terkait ini, Djalal meminta Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, para pemangku kebijakan pemerintah daerah di Jakarta untuk bertindak tegas.
Termasuk meminta para dewan pimpinan pusat partai-partai politik 'turun tangan' membantu menyelesaikan kisruh di pemerintahan Kabupaten Jember.
"Saya mohon para pemangku kebijakan untuk tegas. Jangan lihat hal-hal yang berkaitan dengan masalah politik saja," kata Djalal dilansir dari Berita Jatim—jaringan Suara.com—Jumat (24/7/2020).
"Lihat masyarakat. Masyarakat saat ini dapat apa? Hampir tiap tahun (persoalan) APBD tidak selesai, baik penyerapan keuangan maupun (jadwal pengesahan) selalu mundur. Audit BPK seperti itu," lanjutnya.
"Terakhir BPK mengeluarkan hasil audit sampai disclaimer (tidak memberikan penilaian). Ini kan paling tidak, ada indikasi bahwa tidak ada asap tanpa ada api."
"Ini berarti ada sesuatu yang tidak bagus. Bagaimana kacaunya pemerintahan di Jember, hubungan politik antara bupati dan DPR, dan sebagainya."
Baca Juga: Dimakzulkan DPRD Jember, Bupati Faida: Semua Sudah Clear
"Jadi pendek kata, saya mohon kepada Ibu Gubernur, Bapak Mendagri, maupun para pemangku kebijakan yang ada kaitannya dengan pemerintahan, dan tidak kalah pentingnya ketua-ketua parpol di Jakarta: jangan biarkan seperti ini," ujar Djalal.
Peristiwa Luar Biasa
Djalal menilai pemakzulan terhadap Bupati Faida oleh DPRD Jember tidak bisa dianggap sebelah mata.
"Kasihan kami di Jember. Jember ini bagian tak terpisahkan dari Jawa Timur, Jember ini bagian tidak terpisahkan dari Indonesia," ujarnya.
"Kok Panjenengan (Anda) kok masih enak-enakan di Surabaya, enak-enakan di Jakarta, terus bagaimana kami ini?"
"(Pemakzulan) ini sebuah peristiwa luar biasa di bidang pemerintahan, ketatanegaraan, politik, hukum yang tidak ada hubungannya dengan Pilkada. Dan hampir lima tahun masyarakat Jember mengalami sebuah kondisi yang memprihatinkan," sambungnya.
Tag
Berita Terkait
-
Kasus Dana Hibah, KPK Sita 2 Unit Rumah di Jawa Timur dari Orang Kepercayaan Anwar Sadat
-
Pecel Pincuk Legendaris Bu Ida, Bertahan di Tengah Sepinya Stasiun Garahan
-
Beralasan Reses, Anggota DPR Anwar Sadad Batal Diperiksa KPK Terkait Korupsi Dana Hibah Jatim
-
Terseret Pusaran Korupsi Hibah Jatim, Politisi Gerindra Anwar Sadad Digarap KPK Hari Ini
-
Polda Jatim Tahan Tersangka Arisan MeAow, 6 Korban Rugi Rp 4,07 Miliar
Terpopuler
- Bisnis Pejabat dan Proyek Negara, Membongkar Konflik Kepentingan di Balik Kontrak RANS Entertainment
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
Pilihan
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
Terkini
-
Gubernur Khofifah Pimpin Misi Dagang dan Investasi Jatim-Jabar, Catatkan Transaksi Rp8,616 Triliun
-
Lerai Keributan Konvoi Perguruan Silat, Anggota Polisi Jadi Korban Pengeroyokan di Tulungagung
-
Bongkar Sindikat Penipuan Mobil Rp6,5 Miliar di Marketplace Facebook, Polda Jatim Tangkap 4 Pelaku
-
Diupah Rp20 Ribu per Titik, Pemuda Surabaya Jadikan Kamar Kos Tempat Pecah Paket Ganja dan Ekstasi
-
Dana Operasional KBS Diduga Diselewengkan, Mantan Dirut Terancam Disidang dalam Kasus Korupsi