Zainal: Mohon Bu Gubernur, Pak Mendagri, Jangan Biarkan Jember seperti Ini

Elite Parpol

Djalal menilai HMP yang dilakukan DPRD Jember merupakan hal yang legal.

Namun ia mempertanyakan sikap elite 11 partai yang selama ini seperti mendiamkan perlakuan Bupati Faida terhadap para kader mereka yang duduk di lembaga legislatif.

Parpol yang memiliki kursi di DPRD Jember, antara lain PKB, Nasdem, Gerindra, PDI Perjuangan, PKS, PPP, PAN, Demokrat, Golkar, Perindo, dan Partai Berkarya.

Baca Juga: Dimakzulkan DPRD Jember, Bupati Faida: Semua Sudah Clear

"Mereka itu (DPRD Jember) legal dan melakukan amanat masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat. Kemudian tidak sekadar terjadi kesalahpahaman, tapi dilecehkan oleh sebuah kekuasaan politik lokal," katanya.

Persoalan pemerintahan di Jember, menurut Djalal, sudah terjadi tidak tahun ini saja, tapi sudah sejak 2016.

"Kalau kemudian terus (pemerintah pusat dan provinsi) membutakan (diri), akan ditiru daerah-daerah lain," tuturnya.

"Kita menyadari memang bahwa gubernur saat ini banyak sekali (kesibukan), khususnya (menangani) Covid-19. Apalagi di pusat, masalah tumpuk undhung gak karu-karuan."

"Tapi tidak boleh (dibiarkan). Bagi kami, Jember ini juga harus dianggap penting, dibutuhkan penanganan khusus," pungkas Djalal.

Baca Juga: Bupati Jember Faida Dimakzulkan DPRD, Mendagri Minta Tunggu Putusan MA

Sepakat Pemakzulan

Diberitakan sebelumnya, DPRD Jember sepakat melengserkan Faida dari jabatan Bupati Jember dalam sidang paripurna HMP, Rabu (22/7/2020) lalu.

Sebanyak 45 anggota DPRD Jember yang hadir sepakat untuk memakzulkan Bupati Faida secara politik.

"DPRD telah memakzulkan bupati, secara politik DPRD sudah memecat bupati. Atau dalam bahasa yang lebih strategis, keberadaan bupati ini sudah tidak diinginkan oleh DPRD Kabupaten Jember selaku wakil rakyat," kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi.