Alasan Mahal, Wali Kota Malang Sutiaji Akan Buka Sekolah Tanpa Tes COVID-19

SuaraJatim.id - Wali Kota Malang Sutiaji ancang-ancang membuka kembali kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di wilayahnya. Hal itu diklaim atas permintaan wali siswa sendiri.

Komisioner Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta agar melakukan pelacakan (tracing) terhadap guru dan siswa dengan swab test (tes usap) sebelum membuka kembali sekolah.

Wali Kota Sutiaji menganggap hal itu tak perlu dilakukan di wilayahnya. Alasannya berat di ongkos (biaya).

"Sudah ada jajak pendapat. Kami ambil sampling di SMPN 8 itu lebih dari 74 persen (wali siswa) meminta (KBM) tatap muka. Tentunya guru harus rapid test dulu," kata Wali Kota Sutiaji ditemui di DPRD Kota Malang, Senin (24/8/2020).

Baca Juga: Jenazah Covid-19 Dicium, Wali Kota Malang Libatkan Polisi Lakukan Tracing

"Kalau swab test itu biayanya Rp 1 juta lebih. Jumlah siswa di Kota Malang 157 ribu lebih," lanjut dia.

Maka, lanjut dia, cukup yang dites pelacakan Covid-19 tenaga pendidik atau guru. Sedangkan bagi siswa perlu dikuatkan tentang imunitas atau daya tahan tubuh.

Juga penting saat KBM tatap muka, sekolah menerapkan secara disiplin protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

"Tetap kita pakai protokol Covid-19, sekolah harus tetap menerapkan protokol kesehatan, yang belum sehat tidak boleh masuk. Dipersiapkan dulu," pungkasnya.

Perlu diketahui, berdasarkan laporan Satgas Covid-19 Pemkot Malang, jumlah konfirmasi positif di Kota Malang per 23 Agustus 2020 mencapai 1061 kasus.

Baca Juga: Viral Warga Malang Cium Jenazah Probable Covid-19, Sutiaji Akui Kecolongan

Sejumlah 643 dinyatakan sembuh dan 84 diantaranya meninggal dunia. Sedangkan 334 dalam pemantauan atau perawatan.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika mengkritik rencana Wali Kota Sutiaji membuka kembali kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka. Legislatif khawatir jika muncul kluster baru penyebaran Covid-19 di sekolah.

"Dilema sekali permasalahan ini. Kalau kami menyarankan harus benar-benar dikaji dan harus dengan pertimbangan yang matang. Sebab, ada UU Perlindungan Anak di situ," ujar Made.

Made berharap agar rencana tersebut dipersiapkan serius untuk menghindari penularan virus dan menambah catatan kasus terkonfirmasi positif yang kini telah mencapai 1.061 kasus, 84 diantaranya meninggal dunia. Sedangkan 643 telah dinyatakan sembuh.

"Jangan sampai ada kluster baru dan ada korban anak tertular Covid-19 di sekolah," tutup politisi PDI Perjuangan ini.

Kontributor : Aziz Ramadani