Luhut Sesalkan Pejabat Hadiri Kerumunan di Ruma Rizieq, Gubernur Anies Kah?

SuaraJatim.id - Kerumunan setelah kepulangan Imam Besar FPI Rizieq Shihab terus menjadi polemik sampai sekarang. Acara penyambutan Rizieq, kemudian pernikahan anak dan maulid nabi dianggap abai terhadap protokol kesehatan Covid-19.

Akibatnya sejumlah pejabat tinggi kepolisian dicopot, mulai dari Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jawa Barat, kemudian Kapolres Bogor. Kali ini, peluru kritikan mengarah kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyinggung pejabat yang datang ke kerumunan massa di Jakarta. Siapa pejabat yang datang ke sana selain Anies Baswedan? Enggak ada.

Luhut mengungkapkan kekecewaannya ketika menemukan adanya kerumunan massa yang terjadi di Jakarta beberapa waktu lalu. Menurutnya kerumunan massa itu menjadi penyebab lahirnya klaster baru penularan virus Corona (Covid-19).

Baca Juga: Ombudsman: Mahfud MD hingga Anies Gagal Tangani Kepulangan Rizieq Shihab

"Seperti Jakarta kita sangat menyayangkan bahwa terjadi kerumunan-kerumunan yang tidak baik dan disayangkan juga pejabat ada yang hadir dalam kerumunan itu," ungkap Luhut dalam sebuah acara daring yang diselenggarakan oleh Sinergi UGM dan Dewan Pakar Kagama pada Selasa (17/11/2020).

Luhut juga menyinggung seseorang yang tidak menjalani karantina sepulangnya dari luar negeri. Meskipun tidak menyebutkan nama, namun pernyataan Luhut mengarah kepada pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang enggan menjalani karantina mandiri selama 14 hari.

Sepulangnya dari Arab Saudi, Rizieq langsung melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh termasuk Anies. Padahal Luhut sendiri mengaku harus menjalani karantina mandiri apabila habis pulang dari luar negeri.

"Saya kembali dari Yunan tiga minggu lalu, satu minggu saya karantina sebelum saya melakukan kegiatan lain dan nanti balik dari Amerika kami ada juga prosedur harus karantina," ujarnya.

Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional itu mengingatkan kalau tidak ada siapapun yang bisa mendapatkan keringanan terkait prosedur protokol kesehatan.

Baca Juga: Hadiri Panggilan Polisi, Gubernur DKI: Saya Datang sebagai Warga Negara

"Jadi saya pikir tidak boleh ada dispensasi pada siapapun yang balik dari terutama dari negara-negara yang dianggap bermasalah," pungkasnya.