Sebulan Utang Pemerintah Naik Rp 120,3 T, Posisi Sekarang Rp Rp 5.877,17 T

SuaraJatim.id - Hingga Oktober 2020 posisi utang Pemerintah RI sudah mencapai Rp 5.877,17 triliun. Ini berdasar catatan keuangan APBN yang diunggah ke situs Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Posisi utang ini naik dari bulan sebelumnya, September 2020, yang sebesar Rp 5.756,87 triliun. Artinya, dalam sebulan, dari September ke Oktober, utang pemerintah naik Rp 120,3 Triliun.

Perincian utang Surat Berharga Negara (SBN) mendominasi sebesar Rp 5.028,86 triliun atau sebesar 85,56 persen dari total utang pemerintah.

Kemudian disusul oleh utang pinjaman sebesar Rp 848,85 triliun, atau sebesar 14,44 persen dari total utang pemerintah.

Baca Juga: Sampai Oktober, Nilai Utang Indonesia Jadi Rp 5.877,17 Triliun

Sementara, SBN sendiri terdiri dari SBN berdenominasi domestik yang mencapai Rp 3.782,86 triliun. Sedangkan utang SBN berdenominasi valas mencapai Rp 1.246,16 triliun.

Selain itu, utang pinjaman, terdiri dari pinjaman luar negeri pemerintah mencapai Rp 837,77 triliun, serta pinjaman dalam negeri pemerintah yang mencapai Rp 11,08 triliun.

Adapun level rasio utang (terhadap PDB) di periode ini adalah sebesar 37,84 persen, atau masih jauh lebih rendah dari batas yang ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebesar 60 persen.

Sebelumnya Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri Indonesia pada Kuartal III sebesar 408,5 miliar dollar AS. Angka itu naik 3,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Onny Widjanarko, mengatakan kenaikan utang luar negeri ini terutama dipengaruhi oleh transaksi pembayaran utang luar negeri swasta.

Baca Juga: Utang Pemerintah Naik Lagi, Hingga Oktober 2020 Jadi Rp 5.877,17 Triliun

"Utang itu terdiri dari utang sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) sebesar 200,2 miliar dollar AS dan utang sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 208,4 miliar dollar AS," ujar Onny dalam keterangannya, Senin (16/11/2020).

Onny menjabarkan, utang luar negeri pemerintah mengalami kenaikan 1,6 persen pada periode yang sama tahun lalu. Kenaikan itu tumbuh melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang naik 2,1 persen.

Perlambatan pertumbuhan ini sejalan dengan penyesuaian portofolio di pasar SBN Indonesia oleh investor asing akibat masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.