SuaraJatim.id - Tahapan pemungutan suara pada Pilkada 2020 akan digelar sehari lagi. Namun ada kabar mengenai ribuan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Jatim malah reaktif.
Kondisi reaktif itu berdasarkan hasil rapid test Covid-19. Mereka saat ini tengah menjalani isolasi dan tes tahap kedua.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim Divisi SDM dan Litbang, Rochani membenarkan hal itu. Ia menyampaikan bahwa petugas KPPS yang reaktif sebanyak 0,5 sampai 10 persen di masing-masing 19 kabupaten/kota. Sayangnya, ia tak menyebutkan berapa jumlahnya.
"Saya persentase aja, rata-rata 3 persen. (Masing-masing kabupaten/kota) ada yang 0,5 persen sampai ada yang tertinggi 10 persen," kata Rochani saat dikonfirmasi, Selasa (8/12/2029).
Di 19 kabupaten/kota di Jatim yang menggelar Pilkada 2020 petugas KPPS total berjumlah 340.249 orang. Mereka tersebar di 48.607 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Sementara mengenai petugas yang reaktif diketahui mereka menjalani rapid test pada 26 November 2020. Semua yang hasilnya reaktif sudah diminta untuk menjalani isolasi mandiri, dan diberikan vitamin.
"Kalau ditemukan ada yang reaktif, kami treatment, diisolasi, diberi obat-obatan. Setelah isolasi itu mereka di-rapid kedua, nanti akan dihat hasilnya," ujarnya.
Sampai saat ini, lanjut Rochani, pihaknya masih menunggu hasil tes pemeriksaan kedua. Jika nanti hasilnya dinyatakan non-reaktif maka petugas itu bisa menjalankan tugasnya di TPS esoknya.
"Sedang dikonsolidasikan data akhirnya," lanjutnya.
Baca Juga: Viral Money Politic Pilkada Dicicil, Rp 7.000 Dulu, Sisanya Kalau Menang
Sementara itu, KPU Surabaya dikonfirmasi mengenai petugas KPPS yang reaktif berdasadkan hasil rapid test maupun positif Covid-19 enggan membeberkannya. Data mengenai itu memang dikecualikan tak bisa diinformasikan secara umum.
Sebagai informasi, total petugas KPPS di Surabaya ada 36.288 orang. Mereka bertugas di 5.184 TPS yang tersebar di 154 kelurahan dan 31 kecamatan se-Surabaya
"Kami sudah tahu hasilnya, cuma kami masih menunggu data pastinya. Tapi kalau ditanya berapa yang reaktif itu tidak kami tidak bisa informasikan karena datanya terkecualikan," kata Anggota KPU Surabaya Divisi Hukum dan Pengawasan Agus Turcham
Kendati demikian, Agus menyebut bahwa total petugas KPPS di Surabaya yang telah menjalani rapid tes, sebanyak 95 persen di antaranya dinyatakan non-reaktif.
"Saya cuma bisa kasih persentasenya, 95 persen non-reaktif. Yang reaktif harus dilakukan isolasi mandiri," katanya.
Kontributor : Arry Saputra
Berita Terkait
-
Viral Money Politic Pilkada Dicicil, Rp 7.000 Dulu, Sisanya Kalau Menang
-
Wagub Sulsel Minta Warga Tetap Disiplin Protokol Kesehatan saat Mencoblos
-
Pilkada Serentak 2020, TPS di Sumut Wajib Terapkan Protokol Kesehatan
-
Waduh! Bawaslu Banten Catatkan 1.143 TPS Rawan, Ini Daftarnya
-
Jelang Pilkada Serentak 2020, Begini Pesan Gubernur Banten pada Para Paslon
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- 5 Mobil Diesel Bekas 7-Seater yang Nyaman dan Aman buat Jangka Panjang
- Senyaman Nmax Senilai BeAT dan Mio? Segini Harga Suzuki Burgman 125 Bekas
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
Pilihan
-
Rumus Keliling Lingkaran Lengkap dengan 3 Contoh Soal Praktis
-
Mulai Tahun Ini Warga RI Mulai Frustasi Hadapi Kondisi Ekonomi, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
CORE Indonesia Soroti Harga Beras Mahal di Tengah Produksi Padi Meningkat
-
Karpet Merah Thomas Djiwandono: Antara Keponakan Prabowo dan Independensi BI
-
Dekati Rp17.000, Rupiah Tembus Rekor Terburuk 2026 dalam Satu Bulan Pertama
Terkini
-
3 Fakta Pembunuhan di Wonokusumo Surabaya, Dipicu Konflik Asmara?
-
5 Fakta Uang Palsu di Pasuruan: Dicetak di Subang, Terbongkar dari Transaksi Warung Desa
-
Kekayaan Wali Kota Madiun Maidi yang Terjaring OTT KPK, Punya Banyak Tanah dan Bangunan
-
Gubernur dan DPRD Jatim Sahkan Dua Perda Strategis: Pelindungan Petambak, Penanggulangan Bencana
-
Gubernur Khofifah Gelar Pasar Murah di Sumbersari Jember: Jaga Daya Beli Masyarakat