SuaraJatim.id - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat, Amirsyah Tambunan mengatakan pembinaan merupakan jalan tengah dalam melaksanakan amanat konstitusi dibanding melakukan pembubaran terhadap ormas Front Pembela Islam/FPI.
"Pembinaan (Kepada FPI) lebih baik ketimbang pembubaran," kata Amirsyah kepada wartawan, Kamis (31/12/2020).
Menurut Amirsyah, melakukan pembubaran ormas lebih mudah ketimbang melakukan pembinaan. Namun semangat melakukan pembinaan seharusnya dikedepankan pemerintah.
"Dengan kata lain semangat membina melalui dakwah dilakukan dengan merangkul bukan memukul," ucap dia.
Karena itu, Amirsyah mengingatkan agar pemerintah dapat mengedepankan pendekatan yang lebih humanis melalui dialog dalam menyikapi persoalan ormas seperti FPI.
Apalagi kata dia, dalam kiprahnya sebagai ormas Islam, FPI tak jarang terlibat dalam setiap aksi kemanusiaan, sosial kebencanaan yang terjadi di tanah air.
"Untuk itu pembinaan merupakan jalan tengah (moderat) dalam melaksanakan amanat konstitusi," tuturnya.
Kendati demikian, ia mengapresiasi setiap kebijakan yang menjadi keputusan pemerintah, terutama mengantisipasi aksi dan reaksi yang harus seimbang atau moderat kaitannya menangkal dan mencegah segala bentuk yang mengarah kepada kekerasan baik secara fisik maupun verbal.
Amirsyah berharap agar setiap kebijakan yang diputuskan pemerintah dilakukan dengan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga kata dia, dapat mewujudkan rasa adil bagi semua pihak.
Baca Juga: Karangan Bunga Ucapan Selamat Pembubaran FPI Bertebaran di Kota Surabaya
Pasca pembubaran FPI, Amirsyah juga mengajak semua pihak untuk menahan diri dan mengormati proses hukum yang berlaku.
"Tentu harapannya, semua ini melalui mekanisme hukum yang sesuai dengan amanat konstitusi," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah RI telah menyatakan kalau organisasi Front Pembela Islam (FPI) resmi dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia.
Segala aktivitas FPI dilarang di negeri ini. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD lewat akun channel Youtube Kemenko Polhukam, Rabu (30/12) kemarin.
"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai oramas maupun sebagai organisasi biasa," kata Mahfud.
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara cek NIK KTP Apakah Terdaftar BSU?
- Cara Mengaktifkan IKD dari HP: Serba Praktis Tanpa Fotokopi, Ini Deretan Kegunaannya
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
- 3 Serum Wardah untuk Hempas Flek Hitam dan Kusam Usia 40 Tahun ke Atas Sesuai Review
- Penyakit Khas Toyota Innova Bekas dari Generasi Barong, Reborn, hingga Zenix
Pilihan
-
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok Pukul 10.00
-
Tangis di Kantor Wapres: Momen ASN dan Sespri Saling Peluk dan Salaman Jelang Gibran Mundur
-
Tunggu Prabowo Mendarat di Halim, Gibran Sampaikan Pengunduran Diri dari Jabatan Wapres
-
Gibran Rakabuming Mundur dari Posisi Wakil Presiden Malam Ini
-
Istana Bantah Klaim Gibran: Presiden Prabowo Tak Sarankan Wapres Gugat di PTUN
Terkini
-
Suami Tonton Istri Layani Pria Hidung Belang di Apartemen Sidoarjo Demi Cuan dan Fantasi Seksual
-
Sempat Video Call dari Ruang Penyekapan, Pemuda Bangkalan Mengaku Dikunci Bersama Banyak Korban
-
Titik Terang! Jejak Sepatu Trail Run Dua Pendaki Hilang Ditemukan di Jalur Terlarang Semeru
-
Siapa Sarifuddin Sudding? Satu-satunya Politisi PAN di DPR yang Ajukan HMP Gibran
-
Razia Narkoba di Lapas Blitar Bikin Petugas Garuk Kepala, Ternyata Temukan Ini