Bangunan Rutan Medaeng Diusulkan Diperluas Hingga 2,2 Hektare

SuaraJatim.id - Bangunan Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Surabaya di Medaeng Sidoarjo diusulkan diperluas dari semula 1,5 hektare menjadi 2,2 hektare. Usulan tersebut disampaikan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Timur (Kanwilkumham Jatim).

Kepala Rutan Medaeng Wahyu Hendrajati mengatakan, perluasan tersebut nantinya akan berdampak pada penataan ulang rumah dinas pejabat yang berada di sisi utara rutan.
 
"Posisi rumah dinas akan digeser ke depan (sisi barat) rutan," katanya seperti dilansir Antara di Surabaya pada Kamis (15/4/2021).
 
Di hadapan Kakanwil Kumham Jatim Krismono, Hendrajati memaparkan rencana menata ulang kompleks rutan. Dia menyebut, ada beberapa hal mendasar alasan Rutan Medaeng perlu perluasan lahan dan bangunan. Salah satunya, kondisi over kapasitas penghuni yang terjadi dapat meningkatkan risiko gangguan keamanan.
 
Dijelaskannya, sejak 2012, rutan berkapasitas maksimal 504 orang selalu mengalami overkapasitas hingga di atas 300 persen. Bahkan, pada tahun 2019, Rutan Medaeng pernah diisi 2.855 orang atau kelebihan kapasitas mencapai 566 persen.

"Hingga 13 April 2021, jumlah penghuni di Rutan Medaeng mencapai 1.935 orang," katanya.
 
Padahal, pihaknya juga ingin memberikan layanan yang prima kepada WBP. Hal ini angka yang sangat tinggi sehingga pelayanan kurang optimal.
 
"Paling utama menurut kami adalah karena Rutan Medaeng harus menjadi rutan yang ramah HAM dan memanusiakan manusia," tuturnya.
 
Selain kelebihan kapasitas, lanjut dia, Rutan Medaeng juga terdampak banjir, terutama pada musim hujan. Bila malam hari, sebagian besar bangunan terendam air. WBP pun tidak bisa tidur karena harus menunggu air surut.
 
Untuk mengurangi tingkat stres penghuni, pihaknya menggiatkan kontrol keliling secara rutin dan menggunakan pendekatan persuasif.
 
"Kami selalu menekankan kepada jajaran untuk menjaga dan mengedepankan etika kesopanan kepada seluruh WBP," katanya.
 
Menanggapi hal tersebut, Kakanwilkumham Jatim Krismono menyatakan, rencana tersebut harus diperjuangkan bersama karena kondisi sudah cukup mendesak. Bahkan dia mengemukakan, rencana tersebut harus berjalan dengan maksimal.

Krismono juga menegaskan bahwa pihaknya akan mendukung kepala rutan untuk terus berkoordinasi secara intensif dengan para pihak terkait, khususnya kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (Antara)