Bukan Survei, Ini 'Pembisik' Megawati Untuk Menentukan Capres PDIP di 2024 Nanti

SuaraJatim.id - Pilpres 2024 masih tiga tahun lagi. Namun sejumlah partai mulai menggodok calon mereka masing-masing. Tak terkecuali bagi PDI Perjuangan.

Namun partai berlambang kepala banteng ini, untuk urusan capres, biasanya sangat tergantung kepada ketua umum partainya, yakni Megawati Soekarno Putri.

Di tangan Megawatilah nanti capres usungan PDIP akan muncul dan tentunya sebagai sosok yang selaras dengan garis perjuangan partai. Mengusung gaya kepemimpinan bangsa yang tak lepas dari Soekarno, Megawati masih menjadi titik sentral keputusan partai terbesar di Indonesia saat ini.

Dengan hak tersebut, tentu Megawati akan memilih capres yang di usung partainya berdasarkan sosok dan masukan dari para kader. Salah satunya Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.

Baca Juga: Polisi Bekuk Enam Pemalak Supir Truk Kontainer Marunda Center

Dan, Hasto Kristiyanto akhirnya membongkar keberadaan pembisik yang memengaruhi setiap keputusan Megawati dalam menentukan capres dan cawapres usungan di pilpres 2024.

Hasto menyebut jika pembisik Megawati dalam menentukan capres-cawapres merupakan sosok yang ideal dan dipilih rakyat. Dimana arah suara rakyat inilah yang selalu dijadikan Megawati sebagai 'pembisik' mempertimbangkan capres dan cawapres idealnya.

"Sehingga kehendak rakyat itulah yang akan dibaca oleh Megawati yang punya hak prerogatif dan ini pun di dalam memohon terang dari Tuhan yang Maha Kuasa agar memberikan suatu inspirasi terhadap pemimpin ke depan guna membawa kejayaan bangsa ini," kata Hasto menjawab wartawan usai pengukuhan gelar profesor kehormatan dari Unhan untuk Megawati, Jumat (11/6/2021).

Hasto tak mau ambil pusing ihwal hasil survei capres yang belakangan ini kerap muncul. Menurutnya, dia hanya membantu Megawati di dalam partai. "Ah, yang jelas bukan saya. Saya membantu Bu Mega membangun partai," ujarnya.

Ia menjelaskan, Megawati dan PDIP memahami bahwa survei adalah instrumen. Namun harus dipastikan tanpa rekayasa opini.

Baca Juga: Anggota DPRD dan ASN di Langkat Ditantang Tes Narkoba

"Jadi kan Ibu Mega mengatakan supremasi opini itu sering kali mengalahkan fakta. Dan menjadi seorang pemimpin memang dia harus punya kemampuan komunikasi politik yang baik. Tetapi di luar itu, dia punya tanggung jawab, dia punya kekokohan dalam hal prinsip. Dia punya kemampuan teknokratik dan itu kan harus dipersiapkan, dilakukan dengan sebaik-baiknya," katanya.