Bantuan Gempa Tak Kunjung Turun, Bupati Lumajang Lapor ke Jokowi

SuaraJatim.id - Bupati Lumajang Thoriqul Haq melapor ke Presiden Joko Widodo karena bantuan gempa yang dijanjikan pemerintah untuk korban gempa di Desa Kaliuling, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur hingga kini belum juga turun.

Keluhan tersebut disampaikan Bupati Lumajang yang biasa disapa Cak Thoriq di sela-sela ramah tamah pembukaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau Apkasi Otonomi Expo 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (20/10).

"Saya laporkan bahwa bantuan bencana gempa enam bulan lalu yang terjadi di Desa Kaliuling, Kecamatan Pronojiwo, dan masyarakat lain belum terwujud," kata Cak Thoriq dalam rilis yang diterima Antara, Kamis (21/10/2021).

Menurutnya, Pemkab Lumajang bergerak cepat melakukan pendataan korban dan melakukan verifikasi sebagaimana permintaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BPNB.

"Proses administrasi dan pendukung juga sudah dilengkapi oleh Pemkab Lumajang dengan harapan bantuan rekonstruksi rumah korban gempa dari pemerintah pusat segera terealisasi," ujarnya.

Ia berharap laporan yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo tersebut mempercepat realisasi bantuan dari pemerintah untuk warga korban gempa bumi.

Selain realisasi bantuan rehabilitasi rumah akibat gempa, Bupati Lumajang juga menyampaikan program prioritas nasional di kabupaten setempat seperti pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Lumajang.

"Diharapkan dengan pembangunan jalan tol tersebut dapat mempermudah dan mempercepat akses perekonomian masyarakat Lumajang," tuturnya.

Cak Thoriq berharap laporan terkait program prioritas nasional ada percepatan seperti pembangunan Tol Probolinggo-Lumajang, kemudian program strategis untuk pariwisata Bromo-Tengger-Semeru yang wilayah Gunung Semerunya ada di Kabupaten Lumajang.

Baca Juga: Jokowi Targetkan 70 Persen Vaksinasi Nasional Tercapai Akhir Tahun

"Kami juga menyampaikan beberapa program perhutanan sosial, kemitraan dengan petani, sektor industri dan jasa yang diharapkan ada intervensi dari pemerintah pusat," katanya.