SuaraJatim.id - Minimnya dana desa jadi salah satu kendala dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Keadaan ini terjadi di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur.
Berdasarkan verifikasi lapangan oleh Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP), ada 59 desa dari 273 desa di Bangkalan yang tidak memiliki Dana Desa yang cukup.
Oleh karena itu, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan Sulendrakusuma mendorong top up BLT Desa melalui APBD Kabupaten dan Provinsi.
"Itu sudah sesuai skema. Hasil verifikasi lapangan ini akan kami sampaikan melalui Rapat Koordinasi Program Prioritas Pengentasan Kemiskinan Esktrem bersama Kementerian/Lembaga dan stakeholders terkait," kata Panutan di Bangkalan, Rabu 15 Desember 2021.
Kabupaten Bangkalan memang merupakan salah satu dari 35 kabupaten prioritas penyaluran BLT Desa. Pasalnya, tercatat 20,56% penduduk Bangkalan merupakan penduduk miskin, dengan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 12,44%.
Panutan menjelaskan, pemerintah memberikan tambahan (top up) BLT Desa dan BPNT masing-masing sebesar Rp300.000 selama tiga bulan khusus untuk masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem di 35 kabupaten tersebut.
Panutan juga menuturkan bahwa bantuan top up BLT diberikan kepada 694.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan ditargetkan tuntas penyalurannya akhir tahun ini.
Selain soal BLT Desa, Panutan dan tim Kedeputian III KSP juga melaksanakan monitoring penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bersama perwakilan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Dalam hal ini, BRI merupakan penyalur utama BPNT di Bangkalan.
Menurut Regional Micro Banking Head BRI Surabaya, Asep Nurdin, menurut Regional Micro Banking Head Bank Rakyat Indonesia Surabaya, Asep Nurdin, mengatakan bahwa E-warong/BRILink yang berada di Bangkalan dapat digunakan sebagai sarana penarikan uang oleh para penerima top up BPNT (sesuai dengan konsep top up yang bisa ditarik tunai) sehingga KPM tidak perlu mengunjungi kantor cabang. Sebagai catatan, hingga Rabu (15/12) pagi belum ada penyaluran top up BPNT di Bangkalan, Jawa Timur
Baca Juga: Cuma 10 Pemain, Borneo FC Imbangi Madura United di Manahan Solo
Panutan menambahkan, pemerintah pusat berharap program top up BLT Desa dan BPNT dapat membantu menurunkan angka kemiskinan ekstrem guna mencapai target 0% di tahun 2024. Apalagi, pengentasan kemiskinan ekstrem secara nasional ditargetkan untuk mencapai nol persen di tahun 2024.
"Berdasarkan data BPS, tahun ini tingkat kemiskinan esktrem saat ini masih di kisaran 4% atau mencakup hampir 10 juta jiwa," imbuh Panutan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- Melayat ke Yogya, Susi Pudjiastuti Kenang Sosok Nasirun
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- Kado Kemerdekaan: Pemutihan Pajak Kendaraan di Agustus 2026, Buruh dan Ojol Dapat Diskon Khusus
- Prabowo Singgung Nuklir Iran, Badan Atom Internasional Ungkap Faktanya
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Lapas Jadi Markas Penipuan Online, Polda Jatim Bongkar Sindikat Emas Palsu
-
Basarnas: Cuaca Buruk Jadi Tantangan Evakuasi Korban KMP Mutiara Sentosa II
-
Lima Korban KMP Mutiara Sentosa II Teridentifikasi, DVI Pastikan Bukan Tewas Terbakar
-
Lewat BRI Peduli, PMI di Taiwan Dibekali Literasi Keuangan dan Strategi Mengembangkan Usaha
-
Muktamar NU 2026 di Jombang, Hatim Gazali Dorong Lahirnya Pemimpin Berintegritas