Ini 10 Rekomendasi AJI Terkait Kebebasan Pers Dalam Catatan Akhir Tahun 2021

Sebab kata Ika, Aji masih mencatat bahwa produk jurnalis yang sudah dinyatakan Dewan Pers sebagai karya jurnalistik tetap diproses pidana oleh kepolisian.

"Beberapa diantaranya divonis bersalah oleh pengadilan seperti jurnalis berita.news Muhammad Asrul serta jurnalis banjarhits.id Diananta Putra," ungkap Ika.

Nota Kesepahaman Dewan Pers dan Kapolri akan berakhir pada 9 Februari 2022, sehingga bisa jadi momentum Dewan Pers untuk menindaklanjuti dan menperkuat MoU itu.

AJI Indonesia meminta DPR dan pemerintah untuk membatalkan omnibus law atau UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunananya.

Baca Juga: Kebebasan Pers di Era Modern

"UU itu banyak memberikan kerugian terhadap buruh termasuk jurnalis," ungkap Ika.

Kata dia, jurnalis yang mempunyai peran penting dalam menyampaikan informasi di tengah pandemi, terancam kehilangan pekerjaan akibat UU tersebut.

Selanjutnya, Kementerian Ketenagakerjaan perlu meningkatkan pengawasan kepada perusahaan media untuk memastikan hak-hak pekerja media terpenuhi.

AJI mendesak perusahaan media, untuk bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan pekerja media, sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk memberikan pendamping kepada jurnalis yang menjadi korban kekerasan.

"Kami mengingatkan pedoman penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan yang disahkan oleh Dewan Pers, menyebut perusahaan media yang menjadi pihak pertama yang memberikan perlindungan kepada jurnalis dan keluarga korban kekerasan," katanya.

Baca Juga: Kepri Jadi Provinsi Terbaik dalam Kebebasan Pers Tahun 2021

AJI meminta kepada jurnalis dan pekerja media untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja, baik di perusahaan atau pun lintas perusahaan untuk memperjuangkan haknya.