Demi Genjot Pariwisata, Indonesia Bakal Ubah Status Pandemi Covid-19 Menjadi Endemi

SuaraJatim.id - Agar pariwisata kembali pulih, Indonesia dan Thailand menggagas kerja sama untuk mengubah status Pandemi Covid-19 menjadi Endemi.

Dua istilah ini sendiri memang berbeda. Pandemi sendiri dalam pengertiannya merupakan kondisi wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis dan luas.

Sementara endemi, merupakan penyakit yang berjangkit di suatu daerah atau pada suatu golongan masyarakat. Endemi merupakan keadaan atau kemunculan suatu penyakit yang konstan atau penyakit tersebut biasa ada di dalam suatu populasi atau area geografis tertentu.

Rencana mengubah status pandemi menjadi endemi ini muncul dalam pertemuan antara Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Senat Kerajaan Thailand, Pornpetch Wichitchonlachai.

Baca Juga: Para Staf Hotel di Lombok Berharap Pariwisata Tetap Bergairah Meski MotoGP Telah Usai

Keduanya bertukar informasi mengenai rencana mengubah status pandemi Covid-19 jadi endemi di negara masing-masing dalam pertemuan bilateral di Bali, Rabu (23/03/2022).

Dalam pertemuan tersebut, yang digelar di sela-sela Sidang Majelis Ke-144 Inter-Parliamentary Union (IPU), mereka berdua sepakat masa transisi itu perlu disiapkan dengan matang demi memastikan berbagai program pemulihan berjalan efektif.

"Berbagai penyesuaian saat ini telah dilakukan Indonesia. DPR RI ikut melakukan pengawasan terhadap upaya pemerintah yang sedang menyusun roadmap (peta jalan, Red.) dalam rangka menuju situasi endemi," kata Puan seperti dikutip dari ANTARA.

Dalam pertemuan itu, mereka juga berbagi pengalaman mengenai pemulihan sektor pariwisata di negara masing-masing mengingat itu jadi salah satu sumber devisa utama dua negara.

"Saya mendorong kerja sama dua negara dalam rangka revitalisasi pariwisata," kata Puan menambahkan.

Baca Juga: Bertemu Pimpinan Parlemen Liga Arab dan Bahrain, Ketua DPR Tekankan Kepemimpinan Perempuan

Di samping pariwisata, dia juga mendorong peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi. Oleh karena itu, dia menyambut baik langkah Majelis Nasional Thailand yang menyetujui nota kesepahaman kerja sama pembentukan Kelompok Persahabatan Antar-Parlemen Indonesia dan Thailand.

Ia menyampaikan DPR RI saat ini masih mengkaji MoU itu dan naskah rancangannya akan rampung dalam waktu dekat.

Di sela-sela Sidang Majelis Ke-144 IPU, Rabu, dia juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Ketua DPR Kuwait, Marzouq Ali Al Ghanim. Puan, dalam pertemuan itu, mendukung kebijakan pemberdayaan perempuan di Kuwait.

"Kami melihat pemberdayaan perempuan berkontribusi besar bagi perdamaian, demokrasi, dan hak asasi manusia, dan penanganan Covid-19," katanya menegaskan.

Namun, dua pihak sepakat bahwa pandemi Covid-19 menghambat beberapa program sehingga ada tujuan yang masih belum tercapai.
"Ini tantangan kita bersama yang harus terus menjadi perhatian. Kerja sama antarnegara, termasuk lewat parlemen akan membantu mengatasi tantangan itu," ujarnya.

Dalam hari yang sama, dia juga menemui Ketua Parlemen Timor Leste, Ancieto Longuinhos. Puan dan Longuinhos membahas perundingan batas negara yang belum rampung sampai saat ini.

"Kami meminta dukungan dari (Parlemen) Timor Leste untuk mempercepat penyelesaian penentuan perbatasan darat di segmen Noel Besi-Citrana dan Segmen Bijael Sunan-Oben," sebut Puan.

Dalam pertemuan bersama Timor Leste, dia juga kembali menegaskan dukungan Indonesia atas keanggotaan penuh Timor Leste di Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara (ASEAN) dan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly.