DPRD Jatim Minta Rencana Penghapusan Pajak Alat Berat Dikaji Ulang

SuaraJatim.id - Fraksi PKB DPRD Jatim mengkritik rencana pemerintah provinsi yang akan menghapus Pajak Alat Berat (PAB).

Juru bicara Fraksi PKB DPRD Jatim Muhammad Ashari di rapat paripurna yang membahas Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2023 mengatakan, kebijakan tersebut sebagai kebijakan yang keliru.

Menurutnya, penghapusan pajak alat berat (PAB) sama saja dengan memberikan karpet merah atau insentif fiskal kepada korporasi besar. Sebab, alat berat mayoritas dimiliki atau dikuasai perusahaan besar di sektor konstruksi, pertambangan, dan industri.

"Ini adalah sebuah ironi kebijakan. Pemerintah provinsi seolah berbaik hati pada korporasi besar dengan dalih efisiensi, namun di sisi lain membebani warganya dengan pungutan-pungutan baru," ujarnya dalam laporan fraksi, Senin (29/9/2025).

Pihaknya mendesak pemerintah provinsi untuk menunda kebijakan penghapusan pajak alat berat, dengan terlebih dahulu melakukan pendataan ulang yang komprehensif dan akurat.

Diperlukan data yang riil mengenai jumlah seluruh alat berat yang beroperasi di Jawa Timur untuk mengetahui potensi pajaknya.

Sementara itu, jika melihat Data Objek Pajak Alat Berat Provinsi Jawa Timur 2025 yang dilampirkan, dari 244 unit terdata, hanya 16 atau 6,5 persen yang disertai nilai jual alat berat dan perhitungan potensinya.

"Ini menimbulkan pertanyaan serius, apakah potensi Rp7,1 juta itu adalah angka riil," katanya.

Karena itu, diperlukan perbaikan untuk mengintensifkan mekanisme pemungutannya. "Kami menegaskan kembali bahwa upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) harus didasarkan pada prinsip keadilan. Potensi pendapatan dari sektor korporasi harus digali secara maksimal, bukan justru dihapuskan," katanya.

Baca Juga: Kado Hari Jadi Jatim ke-80, Gubernur Khofifah Bebaskan Masyarakat dari Pajak Daerah

Juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim Sobirin dalam pandangan umum fraksi juga menyampaikan koreksi serupa dalam rencana tersebut.

Pihaknya meminta keputusan tersebut dipertimbangkan ulang, sebab keberadaan alat berat tersebut juga menimbulkan nilai ekonomi di wilayah Jawa Timur. Selain itu, dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.

Sekadar diketahui, salah satu poin dalam draft Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2023 itu ialah penghapusan pajak alat berat (PAB) dari jenis pajak daerah yang dipungut Pemprov Jatim.

Pertimbangannya ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Dalam Pasal 6 ayat (2) UU HKPD, disebutkan bahwa Jenis Pajak dapat tidak dipungut, dalam hal potensinya kurang memadai dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.

Maksud dari potensi jenis pajak daerah kurang memadai merupakan suatu kondisi dari jenis pajak yang nilainya terlalu kecil, sehingga biaya operasional pemungutannya lebih besar dibandingkan dengan hasil pungutannya. Kondisi itulah yang terjadi pada sektor pajak alat berat.