DPRD Jatim: PAD Bisa Naik Tanpa Harus Membenani Rakyat

SuaraJatim.id - Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono mengingatkan pemerintah provinsi (pemprov) untuk mencari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD 2026 tanpa menambah beban rakyat.

Dia mengungkapkan banyak cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan PAD Jatim tahun depan. Seperti mengoptimalisasi aset daerah, pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), efisiensi anggaran, hingga sinkronisasi dengan program pembangunan nasional.

“PAD harus dinaikkan dengan cara yang sehat, bukan dengan memungut berlebihan dari rakyat," ujarnya, Selasa (23/9/2025).

Negara tidak boleh memposisikan diri sebagai pihak yang sedang berbisnis dengan warganya. Karena itu, kebijakan yang dikeluarkan harus berbasis pada pelayanan.

Politikus asal Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim itu kemudian mencontohkan, sektor yang bisa digenjot untuk meningkatkan PAD ialah optimalisasi aset daerah. Deni menilai selama ini belum termanfaatkan secara maksimal di sektor produktif.

Menurutnya, banyak aset pemerintah yang menganggur padahal dapat menjadi sumber pemasukan daerah jika dikelola dengan tepat.

Sektor lainnya yang mungkin bisa digarap lainnya ialah optimalisasi BUMD. Deni menyarankan agar dilakukan evaluasi terhadap perusahaan milik daerah. “BUMD harus memberi keuntungan jelas untuk daerah. Kalau justru jadi beban, perlu ada langkah tegas agar keberadaannya tidak merugikan masyarakat,” katanya.

BUMD harus dilakukan restrukturisasi agar bisa memberikan kontribusi nyata berupa dividen bagi daerah. Jangan sampai hanya menjadi beban APBD.

Deni mengingatkan kembali mengenai penyusunan APBD 2026 yang harus selaras dengan RPJMD, RKPD, dan program nasional, sehingga arah pembangunan Jawa Timur sejalan dengan target pemerintah pusat.

Baca Juga: Harga Beras Melonjak, DPRD Jatim Tekan Bulog dan Disperindag Segera Bertindak

Hal itu penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan memastikan setiap program memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Selain itu, politikus Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim itu mewanti-wanti agar dilakukan efisiensi menggunakan anggaran. Kegiatan yang sifatnya seremonial dan dinilai kurang berdampak bisa dikurangi.

Dana yang bersumber dari masyarakat harus diprioritaskan untuk pelayanan dasar dan pegentasan kemiskinan.

Deni juga mendorong semua komisi dan OPD terkait untuk mengevaluasi proyeksi pertumbuhan PAD yang pada 2026 diperkirakan hanya naik sekitar 1,8 persen.

Pihaknya menekankan perlunya pemetaan potensi penerimaan daerah secara jelas dan transparan, serta menggandeng pihak swasta melalui program CSR yang tepat sasaran.

“APBD ini bukan hanya soal angka, tapi soal kepercayaan rakyat. Kita harus memastikan setiap rupiah anggaran kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan kesejahteraan,” tandasnya.