PPP DKI 'Jodohkan' Anies Baswedan dengan Khofifah Indar Parawansa di Pilpres 2024

SuaraJatim.id - Kurang lebih dua tahun lagi Pilihan Presiden 2024 bakal berlangsung. Saat ini sejumlah nama sudah mulai mencuat ke permukaan, salah satunya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kemudian nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga banyak dilirik partai politik. Terbaru, DPW PPP bahkan sepakat 'menjodohkan' Anies Baswedan dengan Khofifah sebagai capres dan cawapres di 2024.

Seperti dijelaskan Plt Ketua DPW PPP DKI Farhan Hasan. Ia mengatakan hal ini merupakan kesepakatan dalam Rapat Pimpinan Wilayah yang digelar Kamis (14/4/2022).

Ia menjelaskan pertimbangan partainya memilih pasangan tersebut. Menurut dia, keduanya dipasangkan karena memiliki rekam jejak yang bagus sebagai pemimpin daerah.

"Mengingat kedua tokoh tersebut terbukti berhasil dalam kepemimpinannya sebagai kepala daerah," katanya di Hotel Sofyan Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat.

"DPW PPP DKI Jakarta merekomendasikan kepada DPP PPP agar mencalonkan saudara Anies Rasyid Baswedan sebagai Calon Presiden RI dan mencalonkan ibu Khofifah Indar Parawansa Wapres RI Pada pemilu 2024," ujarnya menambahkan.

Nantinya usulan atau rekomendasi tersebut akan disampaikan ke Rapat Pimpinan Nasional/Rapimnas DPP PPP yang akan digelar besok.

"Besok itu PPP akan mengadakan Rapimnas, jadi bekal keputusan hari ini insyallah akan kami bawa sebagai aspirasi dari sahabat-sahabat DPW dan sahabat-sahabat DPC PPP se-DKI ke forum Rapimnas besok," ujarnya.

Selain itu, keputusan Rapimwil DPW PPP DKI juga ingin ingin DPP PPP menyoroti soal revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.

Baca Juga: Relawan Anies Baswedan Disebut Terlibat Provokasi Kasus Pemukulan Ade Armando, Ketua Umum Brigade 08: Itu Tidak Benar

PPP ingin Jakarta setelah tak menjadi ibu kota dijadikan kota yang berpihak kepada kearifan lokal dan mengedepankan kelestarian budaya Betawi.

"Lebih berpihak kepada kearifan lokal masyarakat Betawi sebagai penduduk asli kota Jakarta dengan memasukkan ketentuan bab dan pasal tentang keberadaan majelis adat masyarakat Betawi, serta tetap memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi masyarakat Jakarta," katanya menegaskan.