SuaraJatim.id - Menerbangkan balon udara jelang Lebaran memang sudah menjadi tradisi masyarakat sejumlah daerah di Jawa Timur, misalnya Ponorogo dan Madiun Raya.
Padahal, menerbangkan balon udara ini membahayakan dunia penerbangan. Oleh sebab itu Lanud Iswahjudi dibantu dengan Polres, Kodim 0802/Ponorogo dan Pemkab Ponorogo tak henti-hentinya melakukan sosialisasi larangan tersebut.
Apalagi menjelang momentum Lebaran 2022 ini. TNI dan Polri terus menggencarkan sosialisasi larangan tersebut. Bagi masyarakat yang ngeyel akan mendapatkan saksi tegas.
Kepala Penerangan Lanud Iswahjudi, Kapten Sus Yuda Pramono, menjelaskan balon udara itu bisa membahayakan keselamatan lalu lintas penerbangan udara.
"Selama ini jelang lebaran, kita lakukan sosialisasi pelarangan menerbangkan balon udara secara liar, karena bisa membahayakan keselamatan penerbangan," katanya seperti dikutip dari beritajatim.com jejaring media suara.com, Sabtu (23/4/2022).
Selama ini Kabupaten Ponorogo terkenal akan tradisinya menerbangkan balon udara saat lebaran Idul Fitri. Padahal tradisi tersebut saat ini sangat membahayakan.
Apalagi langit udara Ponorogo masuk daerah latihannya Lanud Iswahjudi. Banyak pesawat-pesawat tempur yang mengudara di daerah tersebut.
Pada patroli udara saat lebaran tahun lalu, kata Kapten Yudha, pihaknya menemukan balon udara liar diketinggian 11 ribu kaki. Sehingga sangat membahayakan untuk penerbangan, baik militer maupun komersial. Jika balon udara itu kena pesawat, masuk ke mesin bisa meledak pesawat tersebut.
"Akibatnya bisa fatal. Jika balon kena pesawat dan masuk mesin, bisa meledak. Apalagi jika mengenai pesawat komersial, tentu korban jiwanya akan tambah banyak," katanya menambahkan.
Bagi masyarakat yang tetap ngeyel menerbangkan balon udara tanpa awak, akan terancam pidana. Sebab, mereka melanggar undang-undang nomor 1 tahun 2009 pasal 411.
Sesuai pasal tersebut, akan dikenakan sanksi pidana selama-lamanya dua tahun penjara atau denda sebanyak-banyaknya hingga Rp500 juta.
"Masyarakat yang terbukti menerbangkan balon udara, bisa dijerat dengan undang-undang nomor 1 tahun 2009 pasal 411 dengan ancaman pidana penjara 2 tahun atau denda maksimal hingga Rp 500 juta," katanya menegaskan.
Berita Terkait
-
Warga Bekasi yang Mudik Lebaran 2022 Bisa Titipkan Motor Miliknya ke Polres Metro Bekasi Kota, Ini Syaratnya
-
Vaksin Booster Jadi Syarat Utama Mudik, Kalau Tidak Harus Tunjukkan Bukti Swab Antigen
-
Mudik Lebaran 2022 Ini Exit Tol Probolinggo Diperkirakan Bakal Macet, Polisi Dirikan Pos Keamanan
-
Puncak Arus Mudik di Sumbar Diprediksi Terjadi Tiga Hari Jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah
-
Mudik Lebaran 2022, Tim Sniper Polda Sumbar Siaga di Daerah Rawan Aksi Kejahatan
Terpopuler
- Pendidikan Gustika Hatta, Pantas Berani Sebut Indonesia Dipimpin Penculik dan Anak Haram Konstitusi
- Gebrak Meja Polemik Royalti, Menkumham Perintahkan Audit Total LMKN dan LMK!
- Detik-Detik Pengumuman Hasil Tes DNA: Ridwan Kamil Siap Terima Takdir, Lisa Mariana Tetap Yakin
- Kasih Kode Mau Bela Timnas Indonesia, Ryan Flamingo Kadung Janji dengan Ibunda
- Putrinya Bukan Darah Daging Ridwan Kamil, Lisa Mariana: Berarti Anak Tuyul
Pilihan
-
Heboh Warga Solo Dituduh Buron 14 Tahun, Kuasa Hukum Tak Habis Pikir: Padahal di Penjara
-
7 Rekomendasi HP Gaming Rp 2 Jutaan RAM 8 GB Terbaru Agustus 2025, Murah Performa Lancar
-
Neraca Pembayaran RI Minus Rp109 Triliun, Biang Keroknya Defisit Transaksi Berjalan
-
Kak Ros dan Realita Pahit Generasi Sandwich
-
Immanuel Ebenezer: Saya Lebih Baik Kehilangan Jabatan
Terkini
-
Bella Anjani Mahasiswi IKADO Surabaya Dorong Generasi Z LAWAN 'Narsisme' dengan Buku Ilustrasi
-
Niat Sholat Rebo Wekasan di Bulan Safar, Amalan Tolak Bala Beserta Pandangan Ulama
-
Festival Mangrove, Gubernur Khofifah Ajak Warga Jaga Ekosistem dan Bangun Ekonomi Berkelanjutan
-
DPRD Jatim Kritik Anggaran untuk Isu Perempuan dan Anak di Rancangan P-APBD 2025
-
DPRD Jatim Soroti Defisit dan Ketergantungan SiLPA di P-APBD 2025 yang Membengkak