Konsumsi Pertalite Bakal Diatur, KSP Sebut Untuk Jaga Pasokan BBM dan Daya Beli Masyarakat

SuaraJatim.id - Pemerintah rencananya mengatur konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite bagi masyarakat, mengingat subsidi pertalite dari pemerintah sangat besar.

Hal ini disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Hageng Nugroho. Ia mengatakan pengaturan pembelian Pertalite merupakan upaya pemerintah untuk menjaga pasokan bahan bakar dan daya beli masyarakat.

Ia menjelaskan, karena besarnya subsidi itu makan distribusinya harus dikontrol dengan baik. Dia memohon kepada masyarakat memanfaatkan layanan tersebut dan tetap mengikuti aturan.

Selama ini, ia melanjutkan, pemerintah telah memberikan subsidi untuk menahan kenaikan harga BBM akibat melonjaknya harga minyak dunia yang mencapai US$ 120 dolar per barel.

Hal itu disampaikan agar masyarakat juga ikut tahu harga semestinya. Adapun untuk daftar subsidi BBM pemerintah saat ini untuk subsidi Solar sebesar Rp 7.800 per liter dari harga beli masyarakat sebesar Rp 5.150 per liter.

Kemudian Pertalite Rp 4000 - Rp 4.500 per liter dari harga yang diterima konsumen Rp 7.650 per liter. Sedangkan LPG 3 kg sebesar Rp 12.450 per kg atau Rp 33.750 per tabung dari harga yang diterima konsumen sebesar Rp 20 ribuan per tabung.

"Pengaturan tersebut untuk memastikan mekanisme penyaluran BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar tepat sasaran. Jika tidak diatur, besar potensinya kuota yang telah ditetapkan selama satu tahun tidak akan cukup. Ini demi menjaga ketahanan energi kita," kata Hageng di Jakarta, dikutip dari timesindonesia.co.id jejaring media suara.com, Rabu (29/6/2022).

Selama ini, PT Pertamina (Persero) mencatat, dari kuota yang diberikan sebanyak 23,05 juta kiloliter, konsumsi Pertalite sudah mencapai 80 persen pada Mei 2022.

Sementara konsumsi solar subsidi mencapai 93 persen dari total kuota awal tahun sebesar 15,10 juta kiloliter. Hageng mengatakan penyaluran BBM subsidi harus sesuai dengan peraturan, baik dari sisi kuota maupun segmentasi penggunanya.

Saat ini, segmen pengguna Solar subsidi sudah diatur sehingga penyalurannya lebih tepat sasaran. Sementara, Pertalite segmentasi penggunanya masih terlalu luas.

Pada kesempatan itu, Hageng menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan inovasi Pertamina Patra Niaga yang akan melakukan uji coba penyaluran Pertalite dan Solar subsidi melalui sistem MyPertamina.

Baca Juga: Amankah Menggunakan HP di SPBU?

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mengawal dan mengontrol implementasi program tersebut, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

"Oleh sebab itu perlu diatur yang bisa mengonsumsi Pertalite. Misalnya apakah mobil mewah masih boleh? Padahal mereka mampu beli yang non subsidi," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden KSP ini.