Ansor Sarankan Kasus Brigadir J Ditangani Komnas HAM Untuk Mencegah Potensi Konflik Polri dan Sudahi Kegaduhan

SuaraJatim.id - Kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat ( Brigadir J ) sampai sekarang memang memicu kegaduhan publik. Muncul banyak narasi-narasi opini dan asumsi liar terkait kasus itu.

Di media sosial, kegaduhan ini kian mencuat dengan munculnya banyak teori-teori konspirasi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, Analis Intelijen Cyber Ansor Jatim, Zulham Akhmad Mubarrok, menyarankan agar kasus terebut ditangani Komnas HAM.

Dia meminta semua pihak yang berperkara dalam kasus tersebut menghentikan perang opini di media sosial sebagai ruang publik agar kegaduhan tidak semakin liar.
 
"Proses investigasi Komnas HAM saya kira adalah jalan tengah bagi kegaduhan asumsi dan opini yang konspiratif. Sebaiknya semua menahan diri karena ini sudah menimbulkan persekusi sosial media," ujar Zulham dalam siaran persnya, Kamis (28/07/2022).
 
Hasil Patroli Siber yang dilakukan Tim Cyber Ansor Jatim mengungkapkan bahwa ada pihak tertentu yang melakukan upaya terstruktur untuk menurunkan citra Polri melalui berita-berita negatif.

Dan hal itu, kata Zulham, bersumber dari dua kepentingan, yakni, kepentingan elit politik Polri yang terjebak dalam konflik internal dan kepentingan pihak luar yang sengaja ingin menurunkan citra Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal LIstyo Sigit.
 
"Media sosial memiliki peran yang signifikan dalam membangun persepsi. Dan, harus ada sikap strategis dari lembaga terkait untuk meredamnya demi kebaikan bersama dan demi NKRI," ujar Pria yang juga Penasihat Komunitas Surabaya Black Hat (SBH) itu.
 
Menurut Zulham, telah terjadi pembelokan opini dari substansi perkara. Salah satu indikasinya adalah desakan yang kemudian muncul untuk menonaktifkan Polda Metro Jaya Irjen Fadil Imran yang sempat viral memeluk Kadiv Propam nonaktif Irjen Ferdy Sambo.
 
Publik, kata Zulham, perlu dipahamkan bahwa Irjen Sambo dan Irjen Fadil Imran merupakan dua nama yang termasuk dalam Satgasus Merah Putih yang dibentuk Mabes Polri pada 2017 silam. Satgasus Merah Putih itu dibentuk untuk bekerja dan mengungkap perkara besar yang menyita perhatian publik.
 
"Dan Satgasus Merah Putih ini termasuk polisi pekerja yang mengungkapkan ribuan kasus dengan prestasi yang tidak main-main. Ini harus menjadi catatan publik bahwa ada potensi kepentingan untuk merobohkan karya nyata Polri secara utuh," ujarnya.

Zulham yang juga Presidium Forum Pemuda Nahdliyin (FPN) itu menyebut di antara perkara besar hasil kerja Irjen Fadil dan Irjen Sambo di Satgasus Merah Putih antara lain, pengungkapan jaringan narkotika internasional 1 ton sabu pada 2017 di Anyer.

Kemudian Pengungkapan 821 Kg Sabu di Pelabuhan Ratu Serang Banten Mei 2020, dan Pengungkapan 400 kg sabu di Sukabumi Juni 2020.

Prestasi lain adalah pengungkapan 300 kg Sabu di Kalimantan Selatan. Selanjutnya juga pengungkapan 200 kg Sabu Desember 2020 di Petamburan Jakarta Pusat, dan Pengungkapan 2,5 ton sabu di Meulaboh Aceh Barat pada April 2021.
 
Zulham mengatakan, pernyataan pengacara baik dari pihak keluarga Brigadir J maupun dari Pihak istri Irjen Sambo memicu publik berspekulasi. Semua narasi yang bernuansa konspiratif membuat orang tertarik.

Lalu, muncul narasi di media sosial tentang kejadian penembakan yang dianggap lebih logis ketimbang kronologis resmi polisi.

Sebagai contoh, penembakan terjadi karena motif perselingkuhan ataupun motif Birgadir J sengaja disingkirkan karena memegang informasi rahasia dan narasi lain yang merugikan institusi Polri.

Baca Juga: Pengamat Kepolisian Temukan Pelanggaran Dalam Proses Mengungkap Tewasnya Brigadir J

"Sudah waktunya semua bersikap dewasa dan menunggu hasil investigasi Komnas HAM," ujarnya.