Wali Kota Surabaya Perketat Pengawasan Pengolahan Limbah Pabrik

SuaraJatim.id - Pasca heboh sungai tertutup busa, Pemerintah Kota Surabaya memperketat pengawasan pengolahan limbah di wilayahnya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah menginstruksikan jajarannya agar rutin melakukan pengawasan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dimiliki pelaku usaha, khususnya industri atau pabrik.

"Saya sampaikan, kita tidak bisa mengeluarkan izin tanpa pengawasan. Sebenarnya ketika sudah ada izinnya, maka teman-teman tidak usah repot-repot, cukup datang sebulan sekali atau dua kali. Cek airnya saja, diambil dan dites, sesuai dengan standar atau tidak," kata Wali Kota Eri Cahyadi mengutip dari Jatimnet.com, Kamis (4/8/2022).

Semua tempat usaha di Surabaya, lanjut Eri, harus memiliki IPAL. Sebab, keberadaannya dirancang untuk mengolah, menyaring dan membersihkan limbah sebelum dibuang ke lingkungan.

Baca Juga: Pikap Kecelakaan di Tol Surabaya-Malang, Sopir Warga Kota Batu Meninggal

"IPAL itu yang mengelola agar airnya menjadi standar, bisa dibuang. Nah ini yang harus dicek. Kalau selama di IPAL itu tadi airnya tidak sesuai, maka tidak boleh dibuang di sungai," tegasnya.

Selain pengawasan terhadap keberadaan IPAL, Wali Kota Eri Cahyadi juga meminta kepada jajarannya agar mempercepat proses perizinan. Pasalnya, izin IPAL sudah merupakan kewajiban harus dimiliki para pelaku usaha. "Makanya saya bilang, peraturan perizinan harus cepat. Karena itu kemarin saya kumpulkan teman-teman (bidang) perizinan," ujarnya.

Menurutnya, izin IPAL merupakan sebuah janji yang wajib ditepati oleh para pelaku usaha. Oleh sebabnya, ketika ada kesepakatan izin pembangunan IPAL 7 hari harus sudah selesai, maka tidak boleh terlambat. "Kalau izin 7 hari selesai, ya sudah jangan ada yang terlambat lebih dari 7 hari karena ada sanksi," jelasnya.

Meski demikian, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu menginstruksikan kepada jajarannya agar ke depan lebih intens terhadap pengawasan. Karena baginya, izin IPAL yang diajukan para pelaku usaha adalah sebuah janji mereka.

"Jadi lebih banyak kita akan turunkan petugas untuk pengawasan, daripada mengeluarkan perizinan. Karena perizinan itu jelas syaratnya dan adalah janji mereka. Jadi kalau ada orang janji, jangan dipersulit," pungkas dia.

Baca Juga: Warga Keluhkan Busa di Sungai Kalisari Damen Surabaya