Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Mahasiswa Lamongan Sampai Blokir Jalan Nasional

SuaraJatim.id - Demo menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi terus digelar elemen mahasiswa di sejumlah daerah di Jawa Timur ( Jatim ).

Siang tadi mahasiswa di Lamongan pun menggelar demonstrasi serupa. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi sampai memblokir jalan nasional.

Awalnya mereka berkumpul di Plaza Lamongan. Kemudian mereka menduduki pertigaan Tugu Kencana Adipura. Mereka di sana melakukan pemblokiran terhadap jalan poros Nasional Lamongan-Surabaya, meliputi Jalan Raya Panglima Sudirman dan Jalan Raya Agung Suprapto.

Setelah sekitar 20 menit, massa lalu longmarch dan berjalan kaki menuju ke Gedung DPRD Lamongan. Kedatangan massa ini pun langsung disambut oleh Ketua DPRD Lamongan, Abdul Ghofur.

Baca Juga: Demo di DPRD Sumut, Mahasiswa Bentangkan Spanduk "Gedung Ini Disita"

Dalam kesempatan ini, Ketua PC PMII Lamongan, Sirojul Munir menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM ini tidak tepat.

"Kita menolak kenaikan BBM. Kebijakan pemerintah ini tidak tepat. Pasalnya, kebijakan ini dilakukan saat masyarakat masih berupaya untuk melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19," katanya dikutip dari beritajatim.com jejaring media suara.com, Rabu (7/9/2022).

Menurut Rojul, kebijakan naiknya BBM ini tidak rasional, karena akan menambah beban masyarakat, utamanya kelas bawah. Selain itu, naiknya BBM ini juga berdampak pada naiknya sejumlah komoditi.

"Tentunya tidak rasional dan tidak dibenarkan jika masyarakat menjadi korban. Harga komoditas seperti makanan dan jasa ikut naik," katanya.

"Bisa dipastikan negara sedang dibayangi ancaman inflasi dan menggerus daya beli masyarakat. Masyarakat akan semakin kesusahan menghadapi dampak dari kebijakan ini," ujarnya menambahkan.

Baca Juga: Mahasiswi Demo Tolak Kenaikan BBM Berdarah-darah, Kapolri Didesak Evaluasi Tindakan Represif Polisi di Bengkulu

Lebih lanjut, Rojul berkata bahwa relokasi sebagian anggaran BBM bersubsidi ke bansos ini bukanlah sebuah solusi yang tepat. Mengingat, bansos sendiri masih banyak permasalahan dari hulu ke hilir terkait mekanisme dan teknis penyerapannya.