Polisi Redam Konflik Pembakaran Truk Tembakau di Pamekasan Agar Tak Melebar Jadi Konflik Suku

Aksi penghentian paksa truk pengangkut tembakau Jawa oleh sekelompok massa ini karena dikhawatirkan tembakau Jawa itu hendak dijadikan campuran tembakau Madura.

Di Pamekasan, upaya itu dilarang. Bahkan Pemkab Pamekasan telah menetapkan Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengusahaan Tembakau Madura.

Salah satu isinya, masyarakat dan pelaku usaha tata niaga tembakau dilarang memasok tembakau Jawa ke wilayah hukum Kabupaten Pamekasan sebagai campuran karena berpotensi merusak kualitas tembakau Madura. 

Marak Ancaman Balas Dendam dari Warga Luar Madura

Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Jawa Timur Sulaisi Abdurraza meminta aparat mencegah terjadinya konflik lanjutan insiden pembakaran truk pengangkut tembakau Jawa di Pamekasan.

APSI meminta agar semua pelaku pembakaran ditindak tegas. Sulaisi mengemukakan hal ini menanggapi maraknya ancaman balas dendam oleh warga di luar Madura melalui sejumlah platform media sosial

"Kuncinya pada penegakan hukum. Semua pihak yang terlibat dalam aksi brutal itu harus diusut, dan diproses hukum," kata Sulaisi di Pamekasan.

Ia meminta semua yang terlihat dalam kasus pembakaran truk itu harus ditangkap, termasuk aktor intelektual yang menggerakkan massa melakukan pembakaran.

"Jika pelaku anarkis itu tidak diusut tuntas, kami khawatir akan terjadi konflik lanjutan," kata Sulaisi yang juga Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura ini.

Baca Juga: Jangan Panik! PT Pupuk Indonesia Jamin Ketersediaan Pupuk Bersubsidi untuk Petani Tembakau di Temanggung

Menurut Sulaisi, kasus pembakaran truk yang mengangkut tembakau Jawa ke Pamekasan itu bukan kasus antara suku.

Akan tetapi yang berkembang di sejumlah platform media sosial saat ini, kasus tersebut mulai mengarah kepada konflik antarsuku, yakni antara Jawa dan Madura.

Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan ini menjelaskan kasus masuknya tembakau Jawa ke Pamekasan memang melanggar Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penatausahaan Tembakau Madura.

Di dalamnya menjelaskan bahwa tembakau Jawa dilarang masuk ke Pamekasan saat musim panen tembakau karena bisa merusak kualitas tembakau Madura.

"Namun, meski dari sisi ketentuan perda, kasus masuknya tembakau Jawa ke Pamekasan merupakan bentuk pelanggaran, akan tetapi tidak berarti menindak pelaku pelanggaran dengan cara yang salah lantas dibenarkan," katanya.

Selain meminta aparat penegak hukum segera menindak tegas para pembakar truk, Ketua APSI Jatim ini meminta semua pihak proaktif mencegah kemungkinan terjadinya konflik susulan yang kini mulai mengarah antarsuku tersebut.