SuaraJatim.id - Perang Ukraina vs Rusia memicu aksi keprihatinan dunia. Korban dari kalangan sipil cukup banyak dalam perang yang sudah berlangsung selama beberapa bulan itu.
Meskipun begitu, bagi Rusia tidak gampang menerima bantuan asing ke daerah sipil di bawah kekuasannya di Ukraina. Hal ini disampaikan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Koordinator kemanusiaan PBB di Ukraina pada Kamis (20/10) mengatakan bahwa Rusia tidak memberikan akses ke daerah-daerah yang dikuasainya saat menjelang musim dingin dan jutaan orang membutuhkan bantuan kemanusiaan.
"Tanggapan dari pihak Ukraina hampir selalu positif," kata Denise Brown kepada awak media di markas PBB.
Baca Juga: Rusia Tolak Akses Bantuan ke Daerah Kekuasaannya di Ukraina
"Sayangnya, di pihak Rusia, permintaan (akses) itu selalu ditolak." ujarnya menambahkan.
Saat pertempuran terus berlanjut di wilayah timur dan selatan, Moskow meluncurkan sederet serangan terhadap sejumlah kota di Ukraina dalam dua pekan terakhir yang telah membunuh dan melukai puluhan orang dan juga menghancurkan infrastruktur vital.
Sekitar 680 korban warga sipil tercatat di Ukraina sejak 1-16 Oktober, menurut Kantor HAM PBB.
Brown menuturkan serangan baru-baru ini telah mengurangi mobilitas badan yang dipimpinnya sekaligus memperlambat tanggapan kemanusiaan.
"Terjadi kerusakan yang cukup parah, cukup parah," katanya. "Ketika saya berdiri di gedung-gedung yang telah hancur lebur, itu benar-benar nyata. Nyata."
Baca Juga: Terus Dibombardir Rusia, Presiden Ukraina: Kami Digempur Penjajah!
Ditanya tentang berapa lama waktu yang diperlukan untuk membangun kembali negara tersebut, ia mengatakan: "Ketika anda berdiri di depan gedung-gedung ini, yang benar-benar hancur, puing-puing bangunan di banyak wilayah -- ini tidak untuk tahun depan. Ini untuk waktu yang begitu lama. Berapa lama? Saya tidak tahu, tetapi tidak untuk saat ini."
Pasukan Ukraina berhasil membuat kemajuan di wilayah-wilayah pendudukan sejak perang dimulai pada 24 Februari.
Rusia mengerahkan lebih banyak tentara cadangan dan mencaplok empat wilayah Ukraina yakni Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk dan Luhansk menyusul apa yang disebut komunitas internasional sebagai referendum "palsu". ANTARA
Berita Terkait
-
Titik Nadir Gaza? UNRWA: Tak Ada Lagi Harapan, Pasokan Kemanusiaan Kritis
-
Gempa Perparah Krisis Myanmar: PBB Desak Pendanaan Darurat di Tengah Perang Saudara
-
Bayar PBB DKI Jakarta Makin Untung Pakai BRImo
-
Taliban Abaikan Separuh Populasi: UNICEF Desak Anak Perempuan Afghanistan Boleh Sekolah Lagi
-
PBB Meradang: Keselamatan Staf Terancam, Bantuan ke Gaza Diblokir Israel
Terpopuler
- Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2025 Jawa Timur, Ada Diskon hingga Bebas Denda!
- Pemain Keturunan Maluku: Berharap Secepat Mungkin Bela Timnas Indonesia
- Marah ke Direksi Bank DKI, Pramono Minta Direktur IT Dipecat hingga Lapor ke Bareskrim
- 10 Transformasi Lisa Mariana, Kini Jadi Korban Body Shaming Usai Muncul ke Publik
- Jawaban Menohok Anak Bungsu Ruben Onsu Kala Sarwendah Diserang di Siaran Langsung
Pilihan
-
Dari Lapangan ke Dapur: Welber Jardim Jatuh Cinta pada Masakan Nusantara
-
Dari Sukoharjo ke Amerika: Harapan Ekspor Rotan Dihantui Kebijakan Kontroversial Donald Trump
-
Sekantong Uang dari Indonesia, Pemain Keturunan: Hati Saya Bilang Iya, tapi...
-
Solusi Pinjaman Tanpa BI Checking, Ini 12 Pinjaman Online dan Bank Rekomendasi
-
Solusi Aktivasi Fitur MFA ASN Digital BKN, ASN dan PPPK Merapat!
Terkini
-
DPRD Jatim Bongkar Rahasia Genjot Pertumbuhan Ekonomi
-
Massa Aksi Tolak UU TNI Surabaya: Ada Pasal-pasal yang Dapat Menyempitkan Masyarakat Sipil
-
Gubernur Khofifah di PKA II dan III BPSDM Jatim: Perkuat Kapasitas Pemimpin Birokrasi Adaptif
-
Kronologi Lengkap Kecelakaan Maut di Duduk Sampean Gresik: 7 Orang Meninggal Dunia
-
Heboh Es Krim Beralkohol Dijual di Stan Mall Surabaya