Puncak Harlah 1 Abad NU, Pemprov Minta ASN 8 Daerah di Jatim Ini WFH

SuaraJatim.id - Para pegawai instansi pemerintahan di delapan daerah Jawa Timur ini diminta bekerja dari rumah atau work from home (WFH) pada Selasa, 7 Februari 2023 nanti. Ini bertepatan dengan peringatan Harlah 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU).

Harlah 1 Abad NU ini bakal berpusat di Kota Sidoarjo. Rencananya, jutaan warga Nahdliyin dari berbagai daerah di Indonesia bakal hadir ikut memeriahkan peringatan ulang tahun organisasi Islam terbesar di Indonesia itu.

Pemprov Jatim sudah mengeluarkan surat edaran terkait instruksi WFH itu. Pemprov meminta agar semua instansi di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kabupaten/Kota Pasuruan, Kabupaten/Kota Mojokerto dan Kabupaten/Kota Malang memberlakukan WFH.

Aturan itu hanya berlaku pada 7 Februari 2023. Aturan tersebut dikecualikan terhadap instansi yang memberikan pelayanan publik atau pelayanan dasar. Namun, pemprov meminta agar tidak ada saksi ketika pegawai tersebut terlambat datang.

Untuk persiapan perayaan seabad NU ini bagkan organisasi perangkat daerah (OPD) di Jatim dilibatkan. Mereka memberikan waktu ekstra untuk persiapan event akbar NU itu.

Teatrikal panggung resepsi satu abad organisasi yang akan dilaksanakan selama 24 jam non-stop. Rapat demi rapat sudah dilakukan. Menyelaraskan konsep kerja yang telah dirancang.

Kemarin, 3 Februari 2023, rapat koordinasi OPD untuk persiapan acara itu kembali dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang memimpin rapat tersebut. Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto, Panglima Kodam Mayjen TNI Farid Makruf, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali dan Wakil Ketua Panitia Pusat Hasan Basri Sagala hadir dalam rakor itu.

Itu merupakan rapat ke 10 yang telah mereka lakukan. Kali ini, pembahasannya lebih pada teknis kegiatan. “Ada beberapa poin baru yang kita dapatkan di lapangan. Itu semua kita bahas, untuk meminimalisir masalah yang muncul,” kata Irjen Pol Toni Harmanto, Jumat (3/2/2023).

Baca Juga: PKB Bakal Kasih Kado Buat 1 Abad NU, Puskesmas Khusus Pesantren Bakal Diperjuangkan di RUU Omnibus Law Kesehatan

Namun, ia meminta agar jamaah untuk mengikuti segala aturan yang dibentuk panitia. Mereka sudah menyiapkan 64 videotron di beberapa titik. Semua itu, tersebar di empat zona yang telah ditetapkan.

"Jadi, jangan ada yang memaksa masuk ke lokasi acara. Karena, kita sudah menyiapkan videotron untuk dapat melihat segala kegiatan di dalam stadion," tegas jenderal bintang dua tersebut.

Hasan Basri Sagala meminta kepada jamaah untuk tidak membawa atribut politik. Hanya atribut shalat yang diperbolehkan masuk ke dalam lokasi kegiatan. Bahkan, bendera yang boleh masuk hanya bendera NU dan bendera Merah Putih.

"Jangan membawa atribut yang sekiranya mengganggu ketertiban. Yang boleh dibawa hanya sajadah dan obat-obatan. Di luar itu jangan. Apalagi membawa bendera atau atribut partai. Itu sangat mengganggu," ujarnya.

Panitia pun sudah membagi jamaah di beberapa zona. Sehingga, ketika jamaah datang, sudah mengetahui zona mereka masing-masing. Zona itu dibagi berdasarkan daerah. "Jadi, semua sudah dapat bagian. Masing-masing zona besarnya berbeda-beda," bebernya.

Beberapa aturan harus dilakukan saat WFH. Seperti: Tidak diperkenankan menonaktifkan alat komunikasi, melakukan pekerjaan kantor dari rumah atau keleluasaan lokasi kerja, tidak diperkenankan meninggalkan kota tempat tinggal kecuali tugas kedinasan. Terakhir tetap melaksanakan presensi online pada aplikasi e-PRESENSI.