Lantik 505 Pejabat Administrator dan Pengawas,Gubernur Khofifah Tekankan Core Values ASN Ber-AKHLAK dan Berintegritas

SuaraJatim.id - Para pejabat di jajaran Pemprov Jawa Timur diminta senantiasa menjaga integritas dan memberikan dedikasi terbaiknya sesuai core values ASN ‘Ber-AKHLAK’, yang meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.

Hal ini dikemukakan  Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, saat melantik 505 Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim, di Halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (10/5/2023) sore.

“Apa yang tadi sudah saudara ucapkan pada sumpah / janji adalah menjaga integritas. Bagaimana integritas sebagai ASN dan sebagai keluarga besar Pemprov Jawa Timur. Ini semua harus kita jaga dan terus bisa dibangun, termasuk memberikan dedikasi terbaik sebagaimana core values ASN ‘BerAKHLAK’,” katanya.

Adapun Pejabat Administrator sebanyak 222 orang dan Pejabat Pengawas 283 orang. Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 821.2/1845/204/2023 tanggal 9 Mei 2023. 

Turut hadir pada pelantikan tersebut, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, serta jajaran Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim.

Khofifah mengatakan, dalam core values ASN ‘Ber-AKHLAK’ ini terdapat nilai-nilai yang harus dijadikan referensi dalam menjalankan tugas pada semua lini dan jabatan.

“Bagaimana kita berorientasi pelayanan, dan mampu melakukan proses adaptasi serta kolaborasi. Bagaimana menjaga loyalitas, kemudian menjaga harmoni dan menjaga  akuntabilitas. Ini yang kita harus jaga di posisi manapun saudara mendapatkan mandat sesuai dengan SK Gubernur,” katanya.

Menurutnya, pelantikan ini merupakan bagian dari penyegaran dan pengisian Jabatan Administrator serta Pengawas yang kosong, baik karena pensiun, meninggal dunia, mengundurkan diri, pindah unit kerja atau pindah jabatan menjadi pejabat fungsional. Oleh karena itu, pelantikan ini menjadi bagian dari kebutuhan organisasi agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

“Proses rotasi dan mutasi ini bagian dari abdi negara yang harus siap melaksanakan tugas di tempat manapun. Untuk terus bisa memberikan dedikasi yang terbaik dalam melayani masyarakat dan memajukan Jawa Timur serta Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.

Baca Juga: Membanggakan, Gubernur Khofifah dalam LKPJ: Kinerja Pemprov Jatim 2022 Tembus 97,70%, Meningkat 1,29% dari 2021

Gubernur Khofifah juga berpesan terkait tantangan global yang berdampak hingga ke level regional serta lokal.  Khofifah berharap, para pejabat administrator dan pejabat pengawas terus melakukan inovasi dan terobosan baru, adaptif terhadap segala perubahan yang terjadi.

Hal tersebut sangat penting mengingat saat ini ekosistem global sangat berpengaruh pada ekosistem nasional, berpengaruh langsung pada ekosistem regional, dan berpengaruh pada ekosistem lokal.

Sebagai contoh, Perang Rusia dan Ukraina berpengaruh pada supply fosfat, yang merupakan salah satu komponen penting yang sangat dibutuhkan di dalam proses pembuatan pupuk. Dimana pupuk sangat dibutuhkan oleh para petani Indonesia termasuk petani di Jawa Timur.

“Hal ini menggambarkan bagaimana dinamika global berpengaruh langsung pada dinamika nasional, regional dan dan lokal. Apa yang menjadi kewaspadaan dunia dan Indonesia hari ini yakni terhadap krisis pangan, energi dan ekonomi, maka pada saat yang sama harus menjadi perhatian kita bersama pada posisi dan jabatan  apapun,” ungkapnya.

“Untuk itu mari kita terus memaksimalkan seluruh sinergi dan kolaborasi. Karena tidak ada sukses yang dicapai sendiri, setiap sukses bisa dicapai dengan kerja bersama dan kolaboratif diantara kita semua. Bangun komunikasi baik dengan atasan maupun bawahan. Dengan komunikasi efektif, saya harap terbangun kerjasama yang solid agar saudara sekalian mampu menghadapi berbagai permasalahan yang semakin kompleks di era modern saat ini,” lanjutnya.

Di akhir, Khofifah meminta kepada para Kepala OPD untuk memastikan para pejabat administrator dan pejabat pengawas yang ada di OPD-nya agar segera mengikuti pelatihan kepemimpinan sesuai kompetensi yang dibutuhkan, baik pelatihan kepemimpinan bagi pejabat administrator maupun pejabat pengawas, sehingga kompetensi yang dibutuhkan untuk posisi-posisi tersebut telah tersertifikasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.