Jatim Terima Penghargaan BKN Award 2023 Terbanyak se-Indonesia, Gubernur Khofifah Ajak ASN Berlomba Menuju Kebaikan

SuaraJatim.id - Sebanyak 34 penghargaan diberikan untuk 16 pemerintah kabupaten/ kota di Jawa Timur dan 5 penghargaan untuk Pemprov Jatim. Dengan jumlah ini, maka Jatim menjadi provinsi penerima penghargaan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award 2023 terbanyak se-Indonesia. 

Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Plt Kepala BKN, Bima Haria Wibisana kepada Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan bupati/ wali kota, dalam Penganugerahan BKN Award 2023 di Hotel Bumi Surabaya, Kamis (8/6/2023).

Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi bagi instansi pemerintah yang dinilai telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan manajemen ASN di lingkupnya masing-masing, termasuk pemanfaatan layanan digital ASN.

Khusus untuk Pemprov Jatim, dari 5 kategori, Pemprov Jatim menerima untuk semua kategori.  BKN memberikan berbagai penghargaan untuk kategori Implementasi NSPK Manajemen ASN dan Pengembangan Kompetensi, masing-masing untuk kategori pertama terbaik.

Baca Juga: Di JMS 2023, Gubernur Khofifah Sebut Sejumlah PR Media di Jatim

Selain itu, diberikan pula penghargaan Ranking 2 Penerapan Pemanfaatan Data-Sistem Informasi dan CAT, Ranking 5 untuk Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja, serta Ranking 5 untuk Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah menyampaikan terimakasihnya atas penghargaan yang diberikan baik untuk Pemprov Jatim maupun pemerintah kabupaten/ kota se-Jatim. Kendati penghargaan yang diterima cukup signifikan, Gubernur Khofifah mengajak para ASN di Jatim untuk senantiasa berupaya menjadi lebih baik dari hari kemarin.

"Pertama, saya ingin mengucapkan terimakasih atas penghargaan ini. Dengan adanya standar ini kita bisa mengajak para ASN untuk berfastabiqul khoirot (berlomba menuju kebaikan),  senantiasa menjadi lebih baik dari hari kemarin sesuai dengan semangat Jatim Berkah dan optimis Jatim Bangkit," ungkapnya.

Khofifah pun mengimbau BKD Jatim untuk menjadikan BKN Award sebagai standar capaian kerja bagi ASN di berbagai sektor untuk terus beradaptasi dengan berbagai perubahan kebutuhan kompetensi global.

"Awarding seperti ini memberikan referensi standar atas kinerja seperti apa yang patut dicapai sesuai standart  kompetensi yang dibutuhkan. ASN harus kita dorong supaya memenuhi standar kompetensi yang yang dibutuhkan," ujar Khofifah dalam sambutannya.

Baca Juga: Gubernur Khofifah Indar Parawansa Direncanakan Hadir Bersama Wagub Membuka Jatim Media Summit 2023

"Melalui BKN Award sore hari ini tentu kita semua dapat mengukur kapasitas manajemen ASN dari masing-masing kabupaten / kota termasuk kami di Pemprov Jawa Timur. Untuk kepala BKD, semoga setelah ini makin banyak lagi beragam penguatan kompetensi yang terpenuhi," sambungnya.

Salah satu tolak ukur lainnya yang disebutkan oleh Gubernur Jatim adalah indeks daya saing global. Ia mengimbau, agar pengayaan diri ASN dapat menjadikan mereka sebagai SDM produktif, dan selalu dibarengi dengan pikiran terbuka terhadap perubahan.

"Di sini kita harus terus bisa berproses, harus terus bisa beradaptasi. Kita berharap supaya format seperti ini akan makin terukur, dimana kita bisa memberikan yang terbaik sesuai kemampuan kita. Mengacu pada global competitiveness index, kita harus melakukan aksi perubahan serta meningkatkan efektifitas kerja kita" tegasnya.

Mantan Mensos RI itu lantas menyebutkan, dari segala pengayaan itu, ASN diharapkan mampu mengatasi ketidakpastian dinamika global melalui pemahaman komprehensif yang baik. Ini juga berhubungan dengan kemampuan pemecahan kompleksitas masalah.

"Oleh karena itu penguatan demi penguatan kita terus lakukan. Mari gencarkan sinergi baru yang menginspirasi ASN-ASN handal. Mengubah uncertainty menjadi understanding. Mengubah sesuatu yang complex menjadi lebih clear, mengubah ambiguity menjadi awareness serta mengubah volatality menjadi vision. Ini yg dikenal VUCA versus VUCA," paparnya.

Khofifah lalu mencontohkan, soft skill dan hard skills para ASN akan terasah dengan melakukan berbagai pelatihan. Seperti di BPSDM Jawa Timur yang memiliki Sistem pengembangan Kompetensi secara mandiri (Sibangkodir), hingga pengiriman pelatihan ke Malaysia dan Singapura yang memiliki daya saing SDM global jauh lebih  tinggi.

"Berbagai pelatihan kepemimpinan baik itu Pim II di BPSDM Jatim, maupun latihan kepemimpinan  administrator serta pengawas , semua pasti akan memberikan pengayaan tertentu bagi efektifitas organisasi asal ekosistemnya terbangun, " jelasnya.

"Masalah yang ada di Jatim seputar SDM ini membutuhkan kemampuan manajerial skill kita semua, perlu sinergi pemprov, pemkab, dan pemkot," imbuhnya.

Sebagai informasi, penghargaan BKN Award 2023 juga diberikan kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jatim di bawah Wilayah Kerja Kantor Regiobal II Surabaya, diantaranya kategori Implementasi Manajemen ASN terbaik, diraih oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jember, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek,  Kabupaten Tulungagung, Kota Mojokerto dan Kota Surabaya.

Selanjutnya, yakni kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian, penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kota Mojokerto dan Kabupaten Trenggalek yang meraih Ranking 1, Kabupaten Blitar yang meraih Ranking 2, Kabupaten Lumajang yang meraih Ranking 3, Kota Madiun yang meraih Ranking 4 dan Kabupaten Bojonegoro yang meraih Ranking 5.

Lalu ada pula kategori pengembangan kompetensi, yang Ranking 1-nya diraih oleh Pemkot Mojokerto, Ranking 2 oleh Kabupaten Tulungagung dan Ranking 4 diraih oleh Kota Madiun dan Kab. Banyuwangi.

Setelahnya, kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja, terbaik pertama diraih oleh Pemkot Surabaya, kedua Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Trenggalek pada posisi ke empat.

Kategori Penerapan Pemanfaatan Data-Sistem Informasi dan CAT posisi pertama diraih oleh Kota Batu, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Lumajang. Sementara posisi kedua diraih oleh Pemkot Madiun, posisi ketiga diraih oleh Pemkab Sumenep, Pemkot Probolinggo dan Kota Mojokerto pada posisi keempat, dan Pemkot Surabaya pada posisi kelima.

Terakhir, kategori special mention-Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian, diraih oleh Pemkab Pasuruan dan Kota Probolinggo.

Puluhan penghargaan bagi Kab/Kota di Jatim tersebut diserahkan pula oleh Kepala BKN kepada masing-masing Bupati/Walikota penerima.

Usai penyerahan penghargaan, Gubernur Khofifah turut melaunching Rumah ASN dari BKD Jatim. Rumah ASN sendiri merupakan wadah bagi para ASN Jatim untuk berkonsultasi langsung dengan BKD seputar topik kepegawaian.

Sementara itu Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyampaikan apresiasinya kepada Provinsi Jatim yang berhasil meningkatkan perolehan penghargaan dari 32 pada tahun 2022 menjadi 39 pada tahun 2023. Tidak hanya meningkat, jumlah ini juga yang terbanyak dari provinsi lain se-Indonesia.

Senada dengan Khofifah, Bima Haria juga berpesan agar Jatim tidak cepat puas dan prestasi ini terus dilakukan peningkatan. Karena itu, pihaknya menyebutkan pentingnya kesadaran atas apa yang dibutuhkan dari SDM dan tenaga kerja.

Ia mencontohkan, kerap kali instansi membutuhkan big data, tetapi hampir tidak pernah membahas kebutuhan atas data analyst.

"Kita sering dengar soal instansi yang membutuhkan Big data, tetapi tidak diiringi dengan SDM data analyst yang memadai. Karenanya kita harus memperbaiki dan melakukan adjustment bagi talent dan berbagai usulan yang diberikan," ujarnya.

"Adjustment ini perlu dilakukan karena kota bisa mudah mengetahui seseorang punya latar pendidikan apa, tetapi belum tahu kita tahu kompetensi dan karakternya," tambahnya.

Di kesempatan itu, Kepala BKD Jatim Indah Wahyuni turut menyampaikan rasa terimakasihnya atas berbagai penghaegaan yang diterima oleh Jatim.

Ia pun menyebutkan, penghargaan yang diterima Jatim hari ini merupakan bukti bahwa SDM unggul menjadi kunci bagi kemajuan pemerintahan Jatim.

"Sekarang yang menjadi kunci adalah talenta. Maka tugas kita adalah menyiapkan perubahan bagi tata kelola bagi sumber daya manusia. SDM unggul adalah kunci bagi tata kelola dan kemajuan pemerintahan," tegasnya.