Ultimatum Prabowo! Krisis Pangan Global Belum Usai, Jangan Jual Murah Beras Kita ke Luar Negeri!

SuaraJatim.id - Di tengah keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras dan meningkatnya permintaan dari negara lain, Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada Perum Bulog.

Kepala Negara secara tegas meminta Bulog untuk tidak terburu-buru membuka keran ekspor, apalagi menjual beras dengan harga murah, mengingat ketidakpastian krisis pangan global akibat konflik di Timur Tengah.

Ultimatum ini disampaikan langsung oleh Presiden saat meresmikan 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Dalam pidatonya yang dipantau secara daring, Presiden Prabowo langsung mencari Direktur Utama Bulog di tengah hadirin.

"Dirut Bulog mana? Jangan jual terlalu murah ya, jangan mengetok (harga) tapi jangan jual terlalu murah. Ingat krisis bisa lama ini, yang utama kita amankan rakyat kita dulu," tegas Presiden Prabowo.

Peringatan ini muncul di saat posisi tawar Indonesia dalam kancah pangan global sedang menguat. Pasokan beras dalam negeri aman, sementara negara-negara seperti India dan Bangladesh justru membekukan ekspor mereka, membuat banyak negara kini melirik Indonesia sebagai pemasok alternatif.

Namun, bagi Presiden Prabowo, ketahanan pangan nasional adalah harga mati yang tak bisa ditawar. Kemandirian pangan, menurutnya, bukan sekadar soal mencari harga termurah lewat impor, melainkan soal jaminan ketersediaan di masa sulit.

"Survival bangsa bukan sekedar lebih murah, tapi ada atau tidak. Dan akhirnya sejarah, takdir dan kenyataan membuktikan bahwa karena kita sudah lebih dulu aman soal pangan, krisis apapun di luar negara kita, kita relatif lebih aman," tuturnya, mengapresiasi kerja keras seluruh elemen bangsa, mulai dari petani hingga TNI/Polri, yang telah mewujudkan swasembada pangan saat ini.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang baru diresmikan juga diharapkan menjadi pilar penting dalam mendukung kedaulatan pangan ini melalui penguatan sektor pertanian di tingkat desa.

Baca Juga: UMK Situbondo 2026 Ditolak, Dewan Pengupahan Surati Gubernur Jatim hingga Presiden Prabowo