Prabowo Sebut Pers Penjaga Demokrasi, Harus Bebas dan Objektif

SuaraJatim.id - Calon Presiden (Capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto meminta pers untuk lebih keras mengkritik pemerintahan. Hal ini dinilai sebagai bentuk komitmen Prabowo dalam menjaga kebebasan pers.

“Pers harus keras mengkritik pemerintah, bahkan tidak masalah jika membuat sakit hati pemerintah yang membacanya,” katanya, disadur dari BeritaJatim.com--Jaringan Suara.com, Jumat (05/01/2024).

Prabowo mengatakan, kebebasan pers merupakan checks and balances untuk mengendalikan penguasa. Dengan kebebasan pers yang dinamis, pemerintah bisa mengetahui kesalahan dan kekurangan dalam bekerja.

“Pers kalau perlu keras, kadang sakit hati kita baca. Tapi itu juga mengendalikan kita, itu memberitahu kita something wrong,” ujar Prabowo.

Baca Juga: Disebut Cawapres Tak Berwibawa, Gibran Balas dengan Elegan

Direktur Eksekutif Partner Politik Indonesia AB Solissa menilai, pernyataan Prabowo merupakan langkah konkret dalam menjaga demokrasi. Menurutnya, Prabowo berada di pihak lembaga-lembaga pers dalam menjaga kedaulatan bangsa Indonesia.

“Kritik terhadap pemerintah juga adalah bagian dari agenda demokrasi dengan mengawal setiap kebijakan pemerintah agar apa yang menjadi agenda bersama bisa terwujud lewat pers yang netral tanpa intervensi dari pihak manapun,” kata Solissa.

Solissa menambahkan, sikap Prabowo menunjukan keinginan besar dalam mengembalikan kedudukan peran pers sebagai penyeimbang demokrasi.

“Saya melihat pernyataan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto adalah sesuatu yang wajar. Ia ingin mendudukkan peran pers sebagaimana mestinya,” kata Solissa.

Kritik Pers Merupakan Bagian dari Demokrasi

Baca Juga: Kasus Penembakan Relawan Prabowo di Sampang, Polisi Kejar Pelaku Lain

Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi. Dengan kritik, pemerintah bisa mengetahui kesalahan dan kekurangan dalam bekerja.