SuaraJatim.id - Calon Presiden (Capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto meminta pers untuk lebih keras mengkritik pemerintahan. Hal ini dinilai sebagai bentuk komitmen Prabowo dalam menjaga kebebasan pers.
“Pers harus keras mengkritik pemerintah, bahkan tidak masalah jika membuat sakit hati pemerintah yang membacanya,” katanya, disadur dari BeritaJatim.com--Jaringan Suara.com, Jumat (05/01/2024).
Prabowo mengatakan, kebebasan pers merupakan checks and balances untuk mengendalikan penguasa. Dengan kebebasan pers yang dinamis, pemerintah bisa mengetahui kesalahan dan kekurangan dalam bekerja.
“Pers kalau perlu keras, kadang sakit hati kita baca. Tapi itu juga mengendalikan kita, itu memberitahu kita something wrong,” ujar Prabowo.
Direktur Eksekutif Partner Politik Indonesia AB Solissa menilai, pernyataan Prabowo merupakan langkah konkret dalam menjaga demokrasi. Menurutnya, Prabowo berada di pihak lembaga-lembaga pers dalam menjaga kedaulatan bangsa Indonesia.
“Kritik terhadap pemerintah juga adalah bagian dari agenda demokrasi dengan mengawal setiap kebijakan pemerintah agar apa yang menjadi agenda bersama bisa terwujud lewat pers yang netral tanpa intervensi dari pihak manapun,” kata Solissa.
Solissa menambahkan, sikap Prabowo menunjukan keinginan besar dalam mengembalikan kedudukan peran pers sebagai penyeimbang demokrasi.
“Saya melihat pernyataan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto adalah sesuatu yang wajar. Ia ingin mendudukkan peran pers sebagaimana mestinya,” kata Solissa.
Kritik Pers Merupakan Bagian dari Demokrasi
Baca Juga: Disebut Cawapres Tak Berwibawa, Gibran Balas dengan Elegan
Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi. Dengan kritik, pemerintah bisa mengetahui kesalahan dan kekurangan dalam bekerja.
Pers memiliki peran penting dalam mengawal demokrasi. Pers dapat memberikan informasi dan mengkritik pemerintah secara objektif dan netral.
Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga kebebasan pers. Prabowo meminta pers untuk lebih keras mengkritik pemerintah. Hal ini merupakan langkah positif dalam menjaga demokrasi di Indonesia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Guru Besar UII: Publik Tak Cukup Tuntut Maaf, Layak Layangkan Mosi Tidak Percaya pada Prabowo
- Sayembara Rp10 Juta Dedi Mulyadi Dikritik UGM, Dinilai Cermin Gagalnya Negara Jamin Keamanan
- Tak Terima Disita, Pemilik Emas dan Uang Sitaan Kejagung di Kasus Febrie Bakal Ajukan Praperadilan
- Serum Viva untuk Flek Hitam Warna Apa? Ini 2 Varian Terbaiknya
- 5 Rekomendasi Parfum Aroma Vanilla di Alfamart, Wangi Mewah Tahan Lama untuk Harian
Pilihan
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
-
Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
-
Penjaga Rumah Febrie Adriansyah Ditemukan Tewas, Mulut dan Hidung Berbusa
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
Terkini
-
Tragedi Subuh di Pasuruan: Truk Muatan Kertas Raksasa Tewaskan 4 Orang
-
Panggung BDD 2026 Tampilkan Joget Tidak Pantas, Bupati Bondowoso Minta Maaf
-
Siasat Lemparan 920 Butir Dobel L ke Lapas Blitar Gagal Total
-
Misteri Bayi Berbalut Jilbab yang Ditinggalkan di Depan Panti Asuhan di Ngawi
-
Gubernur Jatim & Deputi Bank Indonesia Lepas Gowes Nusantara 2026 HUT ke-73 BI, Apresiasi Sinergitas