SuaraJatim.id - Tahun ajaran baru 2024 segera dibuka. Dinas Pendidikan (Dispendik) Jawa Timur telah menyiapkan regulasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) Jatim jenjang SMA/SMK.
Kepala Dispendik Jawa Timur Aries Agung Paewai mengatakan, ada beberapa peraturan baru yang akan diterapkan pada PPDB Jatim jenjang SMA/SMK 2024.
"Salah satunya terkait penetapan wilayah zonasi SMA yang tidak dapat dilakukan per satu wilayah kabupaten/kota," ujarnya disadur dari Antara, Selasa (5/3/2024).
Dia menjelaskan, peserta didik baru akan dibagi dalam beberapa skema. Pertama dalam wilayah zonasi ada dua ketentuan, yakni jarak terdekat dengan calon peserta didik baru. Satu lagi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berada di perbatasan tetap memiliki kuota diukur dari jarak terdekat.
"Jalur itu disediakan kuota 30 persen dari daya tampung sekolah atau dari total jalur zonasi 50 persen," kata dia.
Dispendik Jatim juga menyediakan zonasi berdasarkan sebaran calon peserta didik baru di semua keluarahan atau desa di wilayah dalam zonasi.
"Untuk jalur ini disediakan kuota 20 persen dari daya tampung sekolah atau 50 persen dari total kuota zonasi keseluruhan," katanya.
Aries menegaskan, tidak ada yang berubah untuk teknis penerimaan siswa baru pada tahun ajaran 2024.
Calon peserta didik baru bisa memilih paling banyak tiga sekolah dengan ketentuan dalam zonasi, atau dua sekolah dalam zonasi dan satu luar zonasi yang berbatasan.
Sementara itu, untuk calon peserta didik baru yang berada di dalam satu kelurahan dengan beberapa sekolah bisa memilih tiga SMA. Seperti di Kecamatan Genteng, Surabaya yang terdapat beberapa SMA.
Siswa yang ada di zonasi tersebut juga dapat memilih dua sekolah di wilayah dalam zonasi dan satu lagi di wilayah luar zonasi yang berbatasan. Misalnya, zona I Surabaya berbatasan dengan zona II dan III Surabaya maka calon peserta didik baru bisa memilih satu sekolah di zona II atau zona III.
"Semua kelurahan atau desa yang masuk wilayah Jatim sudah masuk wilayah dalam zonasi termasuk semua SMA dan juga masuk dalam sistem Aplikasi PPDB," ucapnya.
Bagi calon peserta didik baru bisa menyiapkan sejumlah dokumen, di antaranya, kartu keluarga (KK), di mana harus nama orang tua kandung atau wali yang tercantum di dalam rapor, ijazah, akta kelahiran, dan KK sebelumnya bersifat mutlak.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- 5 Bedak Wardah High Coverage untuk Flek Hitam Membandel Usia 55 Tahun
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- 3 Pilihan HP Infinix 5G dengan Performa Tinggi dan Layar AMOLED
Pilihan
-
Siapkan Uang Rp100 Miliar! Orang Terkaya RI Ini Serok 84 Juta Lembar Saham saat IHSG Anjlok
-
5 HP Memori 512 GB Paling Murah, Terbaik untuk Gamer dan Kreator Konten Budget Terbatas
-
7 HP RAM 8 GB Rp2 Jutaan Terbaik dengan Baterai Jumbo, Cocok buat Multitasking dan Gaming Harian
-
IHSG Anjlok, Purbaya: Jangan Takut, Saya Menteri Keuangan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
Terkini
-
7 Fakta Situs Mejo Miring Blitar Dijarah, Mbah Saimun Ngaku Menikahi Arca Putri Demi Kerajaan Baru
-
5 Fakta Kades di Lumajang Selingkuhi Istri Tukang Bangunan, Kepergok di Kamar Pribadi
-
Profil Rahma Noviarini, Ketua PBSI Kota Madiun yang Rumahnya Digeledah KPK
-
CEK FAKTA: Wali Kota Madiun Serahkan Rp 800 Juta ke Jokowi, Benarkah?
-
Desa BRILiaN Jadi Strategi BRI Dalam Membangun Ekonomi Desa Inklusif dan Mandiri