Perundungan Berpotensi Muncul dari Rumah, DPRD Jatim: Harus Dicegah

SuaraJatim.id - Masyarakat Jawa Timur digegerkan dengan beberapa kasus perundungan atau bulliying. Mayoritas berada di dunia pendidikan, baik sekolah maupun pesantren.

Anggota Komisi E DPRD Jatim Sri Untari menilai masalah perundungan ini menjadi masalah yang serius kalau dibiarkan.

Untari mengaku telah berkeliling mensosialisasikan mengenai masalah perundungan. "Tiga atau empat bulan lalu saya keliling ke kecamatan-kecamatan mengumpulkan ibu-ibu, ngumpulin ibu-ibu kepala desa. Termasuk di koperasi saya juga untuk memahamkan apa sih bullying itu dan kenapa itu tidak boleh menjadi bagian yang terjadi," katanya, Jumat (15/3/2024).

Menurut Untari, bullying bisa dicegah dari rumah. Karena itu para orang tua memiliki peran untuk mencegah perundungan. Sebab, bullying awalnya justru muncul di dalam keluarga.

"Bullying yang dilakukan orang tua kepada anak-anak (sehingga) minder di rumah gitu kan. Di luar juga terjadi lagi karena tidak terjadi pengawasan yang baik," katanya.

Karena itu, penanaman akhlak dalam keluarga dibutuhkan untuk mencegah perundungan. Seorang anak yang memiliki budi pekerti luhur tidak akan menjelek-jelekkan atau mengejek orang.

Politikus PDI Perjuangan itu pun meminta keluarga menanamkan akhlak yang baik. Sebab, percuma di sekolah dilakukan pencegahan perundungan jika di rumah justru terjadi.

"Dia akan tahu bahwa mengejek itu bagian dari sesuatu yang tidak baik, maka tidak mau kalau mengejek. Tanamkan itu pada jiwanya anak-anak. Tetapi mulai dulu dari orang tuanya, di sekolahnya diajari tapi di rumahnya orang tuanya kalau bicara begitu, ya sama saja," katanya.

"Kalau ini orang tuanya baik sekolahnya baik, lingkungannya jelek, ya balik kembali bullying itu," imbuhnya.

Baca Juga: Link Jadwal Imsakiyah Sepanjang Ramadhan 2024 untuk Malang dan Sekitarnya

Untari sendiri terus berupaya mencegah bullying. Salah satunya dengan membuat semacam rumah peduli anak. Program tersebut telah berjalan di Kabupaten Malang, akan tetapi masih perlu dikembangkan lagi.

"Saya masih bekerja sama dengan DP3A di berbagai kabupaten/kota untuk mengembangkan itu agar terjadi kerja sama yang baik antara konselor, para psikolog, dan kader-kader desa. Kemudian memang baru ada di kurang 12 kecamatan. Nah itu diperbanyak lagi di breakdown di desa-desa," katanya.