Rumitnya Pilbup Sidoarjo, Pengamat: Sriatun dan Rafi Pilih Partai Atau Keluarga?

SuaraJatim.id - Keputusan Subandi maju di Pilkada Sidoarjo berbuntut panjang. Partainya, PKB tidak merekomendasikannya maju sebagai bakal calon bupati.

Perlu diketahui, PKB mengusung pasangan Ahmad Amir Aslichin-Edy Widodo di Pilkada Sidoarjo. Keputusan tersebut tertuang dalam surat keputusan Nomor: 35583/DPP/01/VIII/2024.

Rekomendasi PKB yang tidak jatuh kepada Subandi tersebut membuatnya mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPC.

Namun, itu justru menimbulkan permasalahan baru. Sebab, istri Subandi Sriatun yang baru saja dilantik sebagai anggota DPRD Jatim dapil Sidoarjo. Anaknya Rafi Wibisono juga dilantik sebagai anggota DPRD Sidoarjo.

PKB kelihatannya masih bingung mengambil keputusan, mempertahankan Sriatun dan Rafi atau memberikan sanksi yang sama dengan Subandi.

Ketua DPC PKB Sidoarjo Abdillah Nasih masih enggan berkomentar masalah itu. “Maaf kami saat ini masih rapat,” singkatnya, Rabu (11/9/2024).

Dikonfirmasi ulang pada Kamis (12/9/2024), Abdillah Nasih tetap tidak memberikan respon.

Pengamat Politik Universitas Brawijaya, Anang Sujoko mengatakan, fenomena politik yang terjadi di Sidoarjo sebetulnya menggambarkan komunikasi internal organisasi tidak solid.

Menurutnya, soliditas itu tentunya membangun kesamaan ideologi partai politik.

Baca Juga: Gantikan Risma, Gus Ipul Tanggalkan Jabatan Wali Kota Pasuruan

“Bisa jadi yang terjadi, satu pihak komitmen terhadap ideologi. Di sisi lain, pihak yang lain tidak komitmen terhadap ideologi. Bisa jadi, Subandi mendapatkan kesempatan lebih baik, ketika bergabung dengan partai lain. Kuncinya soliditas parpol ada gangguan lah,” katanya saat dihubungi Suara.com.

Hanya saja, konflik terbesar nantinya ketika masa kampanye. Saat PKB tetap mempertahankan Sriyatun dan Rafi, apakah keduanya akan mengkampanyekan calon yang diusung oleh partainya Iin-Edy Widodo atau malah membantu kemenangan Subandi.

“Ini ada sebuah tantangan. Akan berkomitmen untuk memperjuangkan partai politik tempat keduanya bernaung atau kemudian ada kepentingan lebih pada keluarganya. Nanti ketika lebih mementingkan kepada keluarga, ya, seharusnya keduanya harus keluar dari partai,” tegasnya.

“Ya ini sudah memunculkan ada sebuah potensi conflict of interest antara keluarga dan partai,” tandasnya.

Kontributor : Yuliharto Simon Christian Yeremia