DPRD Jatim Minta BPJS Kesehatan Tak Kaku: Kondisi Gawat Darurat Harus Bisa Dirawat di Rumah Sakit

SuaraJatim.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, dr. Benjamin Kristianto meminta Badan Penjamin Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan untuk tidak kaku dalam penanganan pasien.

Dia menyoroti kebijakan BPJS Kesehatan yang hanya melayani 144 jenis penyakit di fasilitas kesehatan tingkat pertama (faskes 1).

Menurutnya, kebijakan tersebut akan membatasi masyarakat untuk mengakses perawatan di rumah sakit besar. "Jika ada kondisi gawat darurat, meskipun penyakit tersebut terdaftar dalam kategori 144 penyakit, pasien harus tetap bisa dirawat di rumah sakit besar tanpa harus menunggu rujukan dari faskes tingkat pertama," ujarnya.

Dokter Beny berharap BPJS Kesehatan bisa lebih fleksible dalam membantu masyarakat berobat.

Baca Juga: Pj. Gubernur Jatim Ajak Masyarakat Manfaatkan Cek Kesehatan Gratis, Kado Ultah dari Negara

Selain penanganan terhadap beberapa penyakit, Beny juga meminta BPJS Kesehatan memaksimalkan sosialisasi tentang layanan yang bisa didapatkan. Sehingga mereka tidak merasa kebingungan.

Politikus Partai Gerindra itu juga meminta agar BPJS Kesehatan melakukan standarisasi terhadap verifikator di rumah sakit dan klinik, sehingga keputusan medis yang diambil bisa lebih cepat dan tepat.

"Diharapkan ada verifikator dari BPJS yang standby di rumah sakit untuk menangani kasus-kasus darurat. Ini akan mempercepat proses penanganan pasien yang membutuhkan perawatan serius," kata dia.

Beny mendukung pemerintahan Prabowo Subianto yang menyediakan layanan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Tentunya ini dapat mencegah kardiovaskuler dan penyakit tidak menular lainnya.

"Skrining kesehatan, cek kesehatan gratis, adalah upaya yang sangat penting bagi seluruh anggota masyarakat di setiap siklus hidup mereka. Ini adalah bagian dari visi Presiden untuk memastikan masyarakat Indonesia tetap sehat. Cara pandang Presiden terhadap kesehatan bukan hanya mengobati orang sakit, tetapi lebih kepada upaya promotif dan preventif yang jauh lebih penting dibandingkan kuratif," kata anggota Komisi E DPRD Jatim tersebut.

Baca Juga: Sidang Paripurna DPRD Jatim, Pj. Gubernur Adhy: Strategi Tarik PAD dari JGU dan Jamkrida Usai Berubah Jadi Perseroda

Selama ini, penyakit semacam jantung, stroke, dan diabetes masih banyak diderita. Kebijakan cek kesehatan gratis membantu mendeteksinya serta mengurangi risiko kematian.

Sistem kesehatan di Indonesia selama ini terlalu fokus pada pengobatan (kuratif), padahal pencegahan (preventif) juga menjadi kunci dalam mencegah kematian.

Data menunjukkan setidaknya ada 15 kematian akibat dari penyakit-penyakit yang tergolong tidak menular tersebut.

"Jika penyakit sudah ada, dampaknya bisa sangat serius. Misalnya, diabetes bisa berkembang menjadi stroke yang menyebabkan kelumpuhan. Pencegahan sedari dini dengan medical check-up bisa menghindarkan masyarakat dari komplikasi tersebut," ungkapnya.