- Memanipulasi atau mark up klaim program jaminan kesehatan nasional
- BPJS sudah memberikan sanksi tertulis kepada tiga rumah sakit yang melakukan fraud
- Rumah Sakit sepakat untuk menjalankan kewajibannya dalam program JKN
SuaraJatim.id - Tiga rumah sakit di Kabupaten Jember, Jawa Timur, diduga melakukan kecurangan dengan memanipulasi atau mark up klaim program jaminan kesehatan nasional (JKN) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Hal tersebut disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jember Yessy Novita dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi D DPRD Jember, Dinas Kesehatan dan 14 rumah sakit yang beroperasi di wilayah Kabupaten Jember di lantai 3 DPRD Jember, Kamis (6/11).
"Kami sudah melakukan tugas sesuai dengan kewenangan hingga memberikan sanksi seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.16 Tahun 2019," kata Yessy di DPRD Jember.
Ia mengatakan pihaknya juga sudah memberikan sanksi tertulis kepada tiga rumah sakit yang melakukan fraud tersebut sesuai dengan Peraturan Direksi BPJS Kesehatan dan pengembalian kerugian juga sudah disepakati sesuai nilai kecurangan yang ditemukan oleh petugas BPJS Kesehatan.
"Ketiga rumah sakit tersebut juga sudah menyanggupi dan bersedia mengembalikan uang sejumlah temuan fraud klaim program JKN yang tidak sesuai itu. Kami sudah selesai melakukan sesuai kewenangan BPJS Kesehatan," tuturnya.
Saat ditanya terkait jumlah nominal mark up di tiga rumah sakit yang melakukan kecurangan program JKN, Yessy menolak untuk menyampaikan hal tersebut karena terkait kode etik.
"Pengembalian uang klaim yang tidak sesuai tersebut sudah mulai dilakukan oleh tiga rumah sakit pada awal November 2025 hingga diberi jangka waktu pada Desember 2026," katanya.
Sementara Ketua Komisi D DPRD Jember Sunarsih Horis menjelaskan bahwa pihaknya melakukan pemanggilan 14 rumah sakit sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kecurangan di rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
"Kasus itu perlu menjadi pembelajaran bersama seluruh rumah sakit agar kejadian serupa tidak dilakukan rumah sakit lainnya. Jika kami langsung memanggil tiga rumah sakit yang diduga melakukan fraud, mereka bisa langsung dianggap bersalah," katanya.
Baca Juga: Detik-Detik Kecelakaan Maut Rombongan RS Jember: Saksi Mata Ungkap Kondisi di Lokasi
Ia menjelaskan semua rumah sakit saat rapat dengar pendapat sudah sepakat untuk menjalankan kewajibannya dalam program JKN sesuai dengan aturan dan tidak melakukan hal-hal yang dapat menjadi masalah di kemudian hari.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
Pilihan
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Terkini
-
Hadiri Mujahadah Kubro Satu Abad NU di Malang, Prabowo Tegaskan NU Pilar Persatuan Indonesia
-
Penyaluran Rumah Subsidi Melonjak, BRI Optimistis Dukung Program Perumahan Nasional
-
5 Risiko Pakaian Bekas, Ini Peringatan Dokter Penyakit Kulit
-
5 Fakta Kebun Binatang Surabaya Usai Digeledah Kejati Jatim, Manajemen Pastikan Wisata Normal
-
Kasus Pencabulan Santriwati: Oknum Lora Bangkalan Ditahan Polda Jatim, Korban Dibawa Kabur 19 Hari!