Kekayaan Wali Kota Madiun Maidi yang Terjaring OTT KPK, Punya Banyak Tanah dan Bangunan

SuaraJatim.id - Kekayaan Wali Kota Madiun menjadi sorotan publik setelah Wali Kota Madiun, Maidi, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Peristiwa ini terjadi di Kota Madiun, Jawa Timur, pada Senin (19/1/2026), dan melibatkan total 15 orang dari unsur penyelenggara negara hingga pihak swasta.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan sejumlah pihak selain Maidi, termasuk pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Kota Madiun serta pihak swasta.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan pihak-pihak yang diamankan berasal dari berbagai latar belakang.

“Pihak-pihak yang diamankan selain wali kota ada dari penyelenggara negara atau PNS di Pemkot Madiun dan juga pihak swasta,” kata Budi dalam pemberitaan.

Seiring mencuatnya kasus ini, Kekayaan Wali Kota Madiun turut menjadi perhatian. OTT tersebut diduga berkaitan dengan praktik uang jatah atau fee proyek serta pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di wilayah Kota Madiun.

"Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun," ujar Budi.

KPK menyatakan, dari 15 orang yang diamankan, sembilan di antaranya, termasuk Maidi, langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Selain itu, tim penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai.

"Selain itu, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah," jelas Budi.

Di tengah proses hukum yang berjalan, data Kekayaan Wali Kota Madiun merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Maidi pada 2 April 2025. Dalam laporan tersebut, Maidi tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp 16.926.129.519.

Berdasarkan rincian LHKPN, mayoritas harta Maidi berasal dari kepemilikan tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp 16.074.000.000. Aset tersebut tersebar di sejumlah lokasi dan menjadi komponen terbesar dalam total kekayaannya.

Selain properti, Maidi juga melaporkan kepemilikan alat transportasi berupa mobil dan sepeda motor dengan nilai total Rp 647.000.000. Ia juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 95.825.000.

Dalam laporan yang sama, Maidi melaporkan kas dan setara kas sebesar Rp 1.408.588.959. Namun, terdapat pula kewajiban berupa utang yang nilainya mencapai Rp 1.299.284.440.

Seluruh data tersebut tercantum resmi dalam LHKPN dan menjadi gambaran Kekayaan Wali Kota Madiun sebelum kasus OTT KPK ini mencuat ke publik.