Penjual Es Hingga Penjaga Warkop Ikut Diciduk Polisi Saat Demo di Grahadi

SuaraJatim.id - Suasana di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, panas, Jumat malam (26/6/2026). Pembubaran paksa oleh aparat kepolisian menyisakan barisan trotoar yang kosong dan belasan massa aksi yang digiring masuk ke dalam mobil petugas.

Bukan hanya aktivis bersuara lantang yang ditangkap polisi, namun juga mereka yang sedang mencari sesuap nasi.

Koordinator Badan Pekerja KontraS Surabaya, Fathul Khoir, mengaku sudah mengantongi empat identitas dari belasan orang yang ditangkap. Ironisnya, mereka yang diciduk bukan hanya para penggerak massa.

"Ada dua mahasiswa dan dua pekerja informal. Salah satu yang kami tahu bekerja sebagai penjaga warung kopi," ungkap Khoir dikutip dari beritajatim.com--jaringan Suara.com.

Di antara massa yang diangkut, dilaporkan terdapat seorang penjual es jinjing yang biasa menjajakan dagangannya di sekitar Grahadi. Nasibnya kini menggantung, bersanding dengan mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam Front Anti Kapitalisme.

Hingga berita ini diturunkan, kabut masih menyelimuti alasan di balik penangkapan tersebut. KontraS Surabaya menegaskan bahwa pihak kepolisian belum memberikan penjelasan resmi mengenai dasar hukum penahanan belasan orang tersebut.

"Ini yang belum kita ketahui, apa dasar mereka ditangkap hari ini? Kami masih terus memantau dan melakukan pendataan mendalam," tegas Khoir.

Tak sekadar mendata nama, KontraS juga tengah menyelidiki dugaan adanya kekerasan fisik yang dialami massa saat proses pembubaran paksa berlangsung. Tim hukum disiagakan, siap memberikan pendampingan bagi mereka yang kehilangan kebebasannya malam ini.

Aksi yang berakhir ricuh ini bukanlah tanpa sebab. Front Anti Kapitalisme membawa rapor merah berisi 11 tuntutan krusial bagi pemerintah.

Baca Juga: Indonesia Sekarat! Amuk Massa di Grahadi dan Meme Kowarso yang Membakar Surabaya

Isu-isu yang diusung pun sangat menyentuh akar rumput, mulai dari jeritan harga kebutuhan pokok dan BBM yang melambung, hingga penolakan terhadap proyek reklamasi Surabaya Waterfront Land.

Mereka juga menyoroti sektor keamanan dengan menuntut pencabutan UU Polri dan TNI, serta mendesak perluasan lapangan kerja yang layak bagi kaum tunakarya.