Emak-emak Surabaya Demo Tolak Pajak Pembalut

SuaraJatim.id - Kebijakan perpajakan pemerintah kembali menjadi sasaran kritik masyarakat. Kali ini, pembalut wanita menjadi simbol perlawanan ratusan demonstran di Surabaya yang mayoritas perempuan.

Mereka memprotes beban pajak terhadap kebutuhan dasar perempuan yang harus dipenuhi setiap bulan, sekaligus mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan rakyat.

Dalam aksi yang diikuti sekitar 200 hingga 400 orang tersebut, massa bahkan membagikan pembalut kepada polisi wanita (Polwan).

Aksi simbolis itu bukan sekadar pemberian barang kebutuhan perempuan, melainkan sindiran keras terhadap pemerintah yang dinilai tega membebani kebutuhan biologis perempuan dengan pajak.

Juru bicara Aliansi Surabaya Bergerak, Putri Bunga, mengatakan pembalut merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa dihindari perempuan.

Karena itu, pemerintah semestinya mempertimbangkan kembali prioritas kebijakan perpajakan, terutama terhadap barang-barang yang berkaitan langsung dengan kebutuhan kesehatan dan reproduksi.

"Bagaimana pemerintah tega memajaki rahim kita sendiri yang melahirkan generasi Indonesia? Kami tidak meminta untuk berdarah setiap bulan. Jadi, kebutuhan dasar seperti ini seharusnya tidak perlu dipajaki," tegas Putri.

Menurut dia, masyarakat sudah memberikan kontribusi besar melalui berbagai jenis pajak. Namun, kebutuhan mendasar perempuan justru masih dibebani pungutan.

Pembagian pembalut kepada Polwan dalam aksi tersebut menjadi bentuk sarkasme sekaligus pesan bahwa kepentingan perempuan seharusnya mendapat tempat dalam prioritas kebijakan negara.

Baca Juga: Pakai Sistem Ranjau dan Dompet Digital, Bisnis Sabu di Surabaya Terbongkar

Putri menegaskan, aksi tersebut merupakan gerakan organik yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, bukan gerakan yang digerakkan oleh kelompok tertentu dengan kepentingan politik praktis.

Di antara demonstran terdapat ibu rumah tangga, mahasiswa, tenaga medis, advokat, pengemudi ojek online, petani, peternak hingga pelaku usaha.

Mayoritas peserta merupakan perempuan yang ingin menyampaikan kegelisahan terhadap arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Namun, protes terhadap pajak pembalut bukan satu-satunya persoalan yang mereka suarakan. Putri, yang merupakan mahasiswi profesi dokter, juga menyoroti penanganan bencana alam dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) yang dinilai belum menunjukkan keseriusan pemerintah.

Dia mempertanyakan ketidakjelasan data korban terdampak karhutla, termasuk masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Bahkan, menurut dia, terdapat korban bencana yang meninggal dunia ketika berada di tenda pengungsian.