CEK FAKTA: Gubernur Jatim Gratiskan SPP SMA dan SMK Mulai 2019, Serius?
SPP itu disebut digratiskan untuk SMA dan SMK negeri di Jawa Timur
SuaraJatim.id - Beberapa hari terakhir beredar pemberitaan baik di laman online maupun media sosial Facebook yang menyatakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar parawansa akan menggratiskan biaya SPP untuk SMA/SMK negeri mulai Juli 2019, benarkah?
Dalam salah satu unggahan di Facebook tertulis narasi:
Program ibunda Gubernur Jawa Timur, pembebasan SPP. Selamat buat warga pelajar Jatim atas pilihan Jatim-1 yang tepat. Mantap Jawa Timur. SPP gratis untuk wilayah Jawa Timur apakah benar?,"
Penjelasan:
Dalam artikel di detik.com berjudul "SPP SMA/SMK di Jatim Gratis Mulai Juli, Ini Rinciannya" disebutkan, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyebut SPP SMA/SMK Negeri di Jatim akan gratis mulai Juli 2019. Khofifah pun merinci bagaimana penggratisan tersebut.
Gubernur yang baru dilantik beberapa hari ini mengatakan gratis bukan berarti tidak membayar sama sekali. Namun, sifatnya seperti sumbangan yang diberikan dengan nominal sama, namun pembayarannya bergantung nominal SPP yang ditentukan di daerah tersebut.
"SPP gratis SMA/SMK negeri dan swasta ini kan indeksnya tidak sama, tergantung dari kemahalan setempat," kata Khofifah usai sertijab di Gedung DPRD Jatim Jalan Indrapura Surabaya, Senin (18/2/2019).
Khofifah mencontohkan misalnya sumbangan dari Pemprov senilai Rp 150 ribu, lalu, SPP di Surabaya mencapai Rp 200 ribu. Maka sisanya Rp 50 ribu menjadi tanggungan orang tua murid.
"Misalnya dari bantuan SPP Pemprov, kita ambil contoh katakan seandainya Surat Edaran Gubernur di Surabaya menyebut SPP swasta di Surabaya itu Rp 200 ribu katakan ternyata bantuan SPP-nya dari Pemprov Rp 150 ribu maka orang tua murid masih punya tanggungan Rp 50 ribu," lanjutnya.
Sementara untuk seragam, Khofifah mengatakan akan diberikan kepada seluruh siswa baru SMA dan SMK. Karena memang hal tersebut menjadi hak setiap siswa.
"SMA SMK negeri maupun swasta akan mendapatkan seragam gratis, kita koordinasi dengan Pak Emil, kemudian dengan Pak Dinas Pendidikan, apa dimungkinkan nanti setelah diserahkan. Kan ada SMA SMK Negeri tertentu yang memang mereka tidak butuh itu, tapi atas nama keadilan hak mereka dapat," imbuhnya.
Khofifah berharap ada sister school, yang mana sekolah yang merasa mampu bisa menyumbangkan seragamnya kepada sekolah lain yang membutuhkan.
"Kita berharap bahwa mereka kemudian akan menentukan sister school, seperti kami dapat ini, tapi kami tidak butuh kemudian kami akan menyerahkan kepada mungkin sekolah SMA/SMK yang mereka sepakat," pungkasnya.
Laporan yang sama juga ditulis di beberapa media nasional maupun lokal di Provinsi Jawa Timur.
Kesimpulan:
Dari keterangan langsung Gubernur Jawa Timur tersebut, informasi yang disampaikan di media sosial tersebut masuk kategori benar.
