SuaraJatim.id - Pegiat HAM dan Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar mengkritik langkah yang diambil pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyerahkan mandat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (13/9/2019) malam.
Haris menilai sikap tersebut menilai pengembalian mandat itu sebagai bentuk tidak bertanggung jawabnya para pimpinan KPK. Padahal, KPK saat ini sedang berjuang melawan pelemahan lembaganya, justru malah ditinggalkan.
"Saya mah bilang malah itu justru ketidaktanggungjawaban mereka, lagi lawan-lawan gini kok tiba-tiba kabur," ungkap Haris di kantor DPW Muhammadiyah Jatim pada Sabtu (14/9/2019).
Ucapan menggelitik juga diungkapkan Haris, bahwa pejabat politik seharusnya tidak menghilang saat dicari awak media untuk memberikan keterangan. Kecuali mereka sedang tidur, sakit atau berenang.
Baca Juga:Ikut Aksi Damai di Gedung KPK, Bocah Tanggung Tidak Tahu Soal Revisi UU KPK
"Teman-teman wartawan juga bilang enggak bisa dikontak, nah itu kan kabur. Pejabat politik itu enggak boleh kabur, kecuali tidur sakit atau berenang," kata dia sembari tertawa kecil.
Menurut Haris, pimpinan KPK telah gagal dalam memelihara dan membawa martabat KPK. Ia mencontohkan seperti kasus Firli Bahuri yang baru diumumkan saat KPK sedang bergejolak.
"Menurut saya pimpinan KPK gagal memelihara atau membawa marwah KPK. Kasus Firli kenapa baru diumumin kemarin? Dugaan Firli pelanggaran itu, seharusnya pada waktu ada peristiwa itu diumumkan dong. Terus dijelaskan nama tersebut muncul, apakah KPK sudah memberikan namanya ke pansel?" tuturnya.
"Kedua harus dilihat dari track panjangnya, selama mereka menjadi pimpinan KPK harusnya mereka bisa mengedukasi presiden, DPR dan segala macam," imbuhnya.
Haris pun menyebut, jika tidak bisa pimpinan KPK mengedukasi Presiden, DPR, Polri, Kejaksaan serta lembaga lainnya membuat KPK tersandera oleh politik dan intimidasi penegak hukum lainnya.
Baca Juga:Firli Bahuri Jadi Ketua KPK, DPR: Harus Berhenti dari Jenderal Aktif
"Yang terjadi mereka diam, tersandera oleh politik dan juga tersandera oleh intimidasi penegak hukum lainnya. Mereka gagal melawan dan akhirnya puncaknya ini sekarang, salah satu yang patut disalahkan ya pimpinan KPK secara akumulatif," jelasnya.
Kontributor : Arry Saputra
