SuaraJatim.id - Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono mengajukan jalan musyawarah terkait ancaman interpelasi dari Fraksi Partai Golkar terhadap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau Risma.
Itu terkait insiden gagalnya sidak Menpora Zainudin Amali ke Gelora Bung Tomo (GBT), pada Minggu (3/11/2019) lalu, karena pintu stadion terkunci.
Zainudin sendiri adalah pemimpin Partai Golkar di tingkat nasional dan Jawa Timur.
“Sebaiknya diselesaikan dengan duduk bersama, utamanya Fraksi Partai Golkar dan Pemkot Surabaya. Penjelasan resmi Pemkot, mereka tidak menerima informasi terkait agenda sidak itu. Kita selesaikan persoalan itu dengan rembuk bersama,” ujar Awi, sapaan akrab Adi Sutarwijono seperti dilansir Beritajatim.com, Selasa (5/11/2019).
Baca Juga:Akan Diinterpelasi, PDI Perjuangan Pasang Badan untuk Risma
Dalam tata tertib (tatib) DPRD, jelas Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini, telah diatur setiap ada masalah sebaiknya menempuh jalan musyawarah untuk mufakat.
“Menurut saya agar tidak menimbulkan gaduh, jalan itu dulu yang ditempuh,” katanya.
Terkait pernyataan dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Syaifuddin Zuhri yang bakal all out membela Risma jika benar diinterpelasi, Adi mengatakan hal itu sebagai hal yang wajar.
Sebab Risma merupakan kader PDI Perjuangan yang kebetulan menjadi Walikota Surabaya dan saat ini menjabat Ketua DPP PDI Perjuangan.
“Seperti Fraksi Golkar membela pak Zainudin Amali, saya kira wajar jika Fraksi PDI Perjuangan membela Bu Risma. Apalagi selain Walikota, Bu Risma adalah Ketua DPP PDI Perjuangan. Makanya, daripada ribut lebih baik persoalan ini diselesaikan secara musyawarah mufakat,” ujarnya lagi.
Baca Juga:Risma Diancam Akan Diinterpelasi karena GBT Terkunci saat Menpora Datang
Menurut dia, jika di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya terjadi gaduh, yang rugi adalah masyarakat Kota Pahlawan. Sebab energi akan terbuang sia-sia hanya dengan masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat.
- 1
- 2
