SuaraJatim.id - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tak percaya dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Risma mengklaim tidak menggunakan duit dari APBD Jawa Timur untuk berkunjung ke luar negeri.
Khofifah mengatakan rata-rata kepala daerah yang akan berangkat ke luar negeri dipastikan menggunakan dana APBD. Pasalnya, setiap kepala daerah yang akan melakukan perjalanan ke luar daerah harus mengantongi izin dari gubernur.
"Ada suratnya, setiap surat ada penjelasannya. Jadi kalau ke luar negeri biasanya detil kok. Agendanya apa, biaya dari mana dan rata-rata menggunakan APBD. Dokumennya juga ada," kata Khofifah saat ditemui di Mal Grand City, Jumat (22/11/2019).
Terkait Risma keluar negeri yang disebut dibiayai oleh pengundang, Khofifah tak bisa memastikan kebenaran informasi tersebut. Karena rata-rata surat yang masuk menggunakan APBD.
Baca Juga:Wali Kota Risma Dikerjai Wartawan sampai Panik, Ini Kata Ustaz Yusuf Mansur
"Jadi kalau diundang kemudian dibiayai oleh pengundang itu biasa. Tetapi surat yang masuk rata-rata APBD," ungkapnya.
Khofifah membandingkan dengan dirinya yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial mengaku hanya sekali dalam melakukan perjalanan ke luar negeri menggunakan dana APBN.
"Event dulu kalau kita, kementerian sosial, agak sering mendapat undangan dari biaya pengundang gitu. Tapi kebetulan saya belum pernah menggunakan itu, dulu. Kita pernah dapat bahkan dapat first class 7 orang karena dari seorang, di salah satu negara timur tengah," ujarnya.
Adanya berita tentang perjalanan Risma yang sering ke luar negeri tak menggunakan dana APBD karena dibiayai oleh pengundang, Khofifah menduga adanya pendanaan ganda atau kesalahan pengetikan di berita tersebut.
"Jadi kalau pengundang dapat berarti double budget atau suratnya salah ketik. Karena ini surat sampai Kemendagri. Mungkin bisa dicek suratnya saya takut salah ketik. Bisa saja kan?" ungkapnya.
Baca Juga:Dikerjai Wartawan saat Ultah, Wali Kota Risma Panik sampai Baca Al Fatihah
Khofifah pun meminta Pemkot Surabaya untuk memeriksa kembali surat izin yang diterimanya. Termasuk surat izin Risma yang akan berangkat ke Turki pada Desember 2019 mendatang.
"Sementara saya membaca dari beberapa link berita katanya tidak APBD. Makanya saya menyampaikan jangan-jangan salah ketik. Bisa direvisi kalau salah ketik. Kalau tidak salah ketik, lalu tadi itu lo. Link berita bilang tidak pakai APBD, saya takut double budget. Tapi kalau surat tidak salah ketik dan pengundang juga dapat berarti double budget,"ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan agenda kunjungan kerja Wali Kota Risma ke luar negeri (LN) tidak menguras Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sebab, mayoritas pembiayaan atau akomodasinya selama perjalanan ke luar negeri itu ditanggung oleh pengundang. Bahkan, tak jarang pula akomodasi itu ditanggung oleh UCLG Aspac (The United Cities and Local Governments Asia Pacific), karena dia juga menjabat Presiden UCLG Aspac.
“Ada pemberitaan yang kurang tepat yang harus Pemkot Luruskan. Diantaranya, Bu Wali Kota tidak sampai 14 kali ke luar negeri. Selama 2019 hanya ke luar negeri sebanyak sembilan kali. Ada beberapa agenda ke luar negeri yang batal dihadiri Bu Wali Kota,” kata Kabag Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara, Selasa, (19/11/2019) kemarin.
Febri menjelaskan, dari kesembilan agenda tersebut, semua adalah undangan bukan kunjungan kerja inisiatif Pemkot Surabaya. Begitu pula dengan biayanya, mayoritas dibiayai pengundang. Sehingga lawatan tersebut tidak memberatkan APBD Kota Surabaya.
Kontributor : Arry Saputra
