SuaraJatim.id - Kebijakan penghapusan Ujian Nasional (UN) pada 2021 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mendapat respon dari Dinas Pendidikan Jawa Timur.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Hudiyono mengatakan jika UN dihapus, pihaknya akan mengembalikan kebijakan kelulusan ke sekolah.
"Guru kan punya alat ukur untuk penilaian, sifatnya itu bukan hanya kognisi tapi bisa karakternya diukur. Tentu ada alatnya itu. Dari sisi literasi, serta kecerdasan dia menerima informasi," ujar Hudiyono saat jumpa pers di Kantor Dindik Jatim, Kamis (12/12/2019).
Meski UN dihapuskan, menurut Hudiyono tak masalah. Karena selama ini, ada beberapa sekolah di Surabaya yang sudah memiliki tolak ukur untuk menentukan kelulusan para peserta didik.
Baca Juga:UN Dihapus, Jokowi: Bakal Terlihat Sekolah Mana yang Mesti Disuntik
"Ada SMAN 5 dan SMA Khadijah, sekolah ini memiliki tolak ukur kelulusannya sendiri. Mereka mengukur potensi anaknya ketika mengikuti pelajaran, berdasarkan standar isi kompetensi itu sudah dilakukan," ucapnya.
Hudiyono juga menilai jika guru-guru di Jatim bisa menyesuaikan apa yang menjadi keputusan Mendikbud. Karena para guru selama ini sudah dibekali dengan pelatihan. Bahkan mereka juga yang membuatkan soal untuk siswanya.
"Jangan bilang tidak siap, mereka sudah terlatih ketika mengerjakan RPP, jadi RPP itu bagaimana guru membuat soal membuat indikator soal, menganalisa soal," jelasnya.
Kendati demikian, Hudiyono belum bisa membeberkan teknis pembelajaran yang akan digunakan pasca dihapusnya UN lantaran masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari Kemendikbud.
"Belum ya, kebijakan ini kan baru tahun 2021. Tahun depan masih menggunakan UN," katanya.
Baca Juga:JK Tak Setuju UN Dihapus, Sandiaga: Ini Langkah Revolusioner
Kontributor: Arry Saputra
Kontributor : Arry Saputra
