SuaraJatim.id - Setelah disahkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pimpinan Dewan Perwakilan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kota Surabaya mengusulkan adanya raperda sebagai turunan atura tersebut di Kota Pahlawan.
Usulan Raperda Pesantren tersebut disampaikan Ketua DPC PPP Kota Surabaya Buchori Imron pada Selasa (31/12/2019).
"Terserah, apakah nantinya Raperda Pesantren itu diusulkan oleh DPRD atau pun pemkot," katanya seperti dilansir Antara.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya ini berharap raperda tersebut masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2020.
Baca Juga:Paripurna DPR Setujui RUU Pesantren
Buchori menyampaikan hal itu, setelah DPC PPP Surabaya menggelar diskusi publik dan pendidikan politik dengan tema Sosialisasi UU Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 pada Minggu (29/12/2019) lalu. Hadir sebagai salah satu narasumber Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI dari PPP Achmad Baidowi.
"Kegiatan diskusi kemarin diikuti belasan pesantren di Surabaya. Mereka sangat mendukung adanya Perda Pesantren di Surabaya," kata politikus PPP ini.
Menurutnya, ada ratusan pesantren di Kota Surabaya yang tentunya perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah.
Buchori mengatakan raperda tersebut akan membahas beberapa persoalan terkait kesetaraan atau persamaan status dan diakuinya pendidikan di pondok pesantren seperti pendidikan formal lainnya.
Selama ini, lanjut dia, ijazah dari pondok pesantren seolah-olah kurang mendapatkan pengakuan saat digunakan untuk melamar pekerjaan. Padahal dengan dikeluarkannya undang-undang terbaru tentang pesantren, maka ijazah pondok pesantren memiliki derajat yang sama dengan sekolah formal lainnya.
Baca Juga:Komisi VIII Tegaskan RUU Pesantren Akan Perkuat Peranan Pesantren
"Lulusan pesantren juga bisa melamar menjadi CPNS," ujarnya lagi.
- 1
- 2
