Menurutnya, dengan adanya perda ini, nantinya pondok pesantren juga tidak perlu lagi mengirimkan anak didiknya untuk ikut ujian di sekolah-sekolah swasta seperti yang dilakukan selama ini. Begitu juga dari sisi penganggaran dan kebijakan anggaran.
Achmad Baidowi sebelumnya menggelar sosialisasi UU Pesantren di Yayasan Al-Barokah Dusun Tegalgondo, Desa Kajarharjo, Kecamatan Kalibaru Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (26/12/2019).
Baidowi menjelaskan bahwa UU Pesantren memberikan perlakuan yang sama antara pendidikan umum dengan pendidikan pesantren. "Dari aspek pendanaan, pesantren juga dapat mengakses dana abadi pendidikan," kata Awiek, sapaan akrab Baidowi.
Selain itu, lanjut Sekretaris Fraksi PPP DPR RI itu, status lulusan pesantren juga diakui negara. Ijazah atau pun syahadah yang diterbitkan pesantren menjadi legal. Lulusan pesantren cukup memiliki kualifikasi keilmuan agama yang disahkan oleh majelis kiai, tanpa harus mengikuti pendidikan umum untuk sekadar mendapatkan ijazah.
Baca Juga:Paripurna DPR Setujui RUU Pesantren
"Kalau dulu santri harus masuk sekolah formal agar bisa memiliki ijazah, sekarang tidak perlu lagi karena ijazah pesantren juga diakui negara," kata Wakil Sekjen DPP PPP ini pula.
