Dalam menjalani proses persidangan di PN Pasuruan, dua terdakwa kasus ambruknya SDN Gentong Pasuruan Tak membawa kuasa hukum. Terkait itu, Hafidi menilai hal itu merupakan hak dari terdakwa.
"Itu tadi sudah disampaikan oleh majelis kepada terdakwa, sudah ditanyakan apakah akan menunjuk, tapi yang bersangkutan tidak mau didampingi penasehat hukum meskipun mau ditunjuk dan lain-lain," kata Hafidi usai persidangan.
Para terdakwa, lanjut Hafidi, juga menerima surat dakwaan yang disampaikan. Mereka tak mengajukan eksepsi dan menyatakan benar surat dakwaan itu. Kedua terdakwa ingin melalui persidangan tanpa pendampingan kuasa hukum.
"Alasannya mereka menghadirkan sendiri, mereka akan melalui persidangan sendiri tidak mau didampingi. Dan itu sudah didengarkan. Hal itu dilakukan sampai vonis nanti," lanjutnya.
Baca Juga:Ekspresi Santai 2 Terdakwa SD Ambruk Tewaskan Siswa dan Guru di Pasuruan
Kedmudian sidang akan dilanjutkan pada 3 Februari mendatang dengan agenda sidang pembuktian para saksi.
Seperti yang dibacakan olehnya bahwa ambruknya atap SDN Gentong Pasuruan berawal dari sebuah konstruksi bangunan yang tidak dikerjakan dan tidak sesuai dengan spek yang ditentukan
Ditanya apabila ada penemuan dugaan tindak pidana korupsi saat persidangan, Hafidi menyampaikan jika hal tersebut akan dibuktikan nanti saat persidangan apakah ada atau tidak.
"Saya ndak bisa menyampaikan itu, kalau itu nanti dibuktikan waktu persidangan ada apa tidak. Kami ya sesuai dengan berkas-berkas yang ada," ujarnya.
Kedua terdakwa kata Hafidi melanggar Pasal 359 Juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP dan Pasal 360 ayat 2 KUHP Juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP. Pasal tersebut kata dia bersifat kumulatif.
Baca Juga:Tertimpa Kandang Ayam Ambruk, Suami Tewas Tengkurap di Atas Istri
"Untuk Pasal 359 hukumannya 5 tahun, kemudian yang 360 itu 9 bulan karena sifatnya kumulatif dua-duanya. Jadi bisa bertambah masa hukumannya," tutupnya.
