Mastur pun terkejut, “Lho, kenapa, Mas?”
“Begini, katanya akan diserahkan secara serentak nanti oleh kelurahan, sesuai dengan data yang diajukan,” kata petugas itu, ditirukan Mastur. Semua bantuan tadi ditarik kembali.
Mastur tak bisa menolak. “Ya sudah. Tapi pikiran saya, nanti kalau sudah ditarik, masak bisa kembali,” katanya. Bantuan itu tak juga dikirim selama tiga hari.
“Akhirnya ada santri yang mengambil bantuan di (pengurus) RW. Ada Pak Camat juga. Diserahkan dua kasur, dua selimut. Kata anak itu, Pak Camat mengatakan: ‘karena yang terdampak banjir bukan hanya di asrama, maka ini diratakan’. Jadi ada pemerataan. Maka kami hanya dapat jatah dua kasur dua selimut. Ya bagaimana lagi. Katanya aturannya begitu,” kata Mastur.
Baca Juga:Habis Diliput Media, Bupati Jember Tarik Bantuan dari Korban Banjir
Bantuan itu tidak cukup. “Akhirnya saya peruntukkan pengurus. Ada tiga orang pengurus,” kata Mastur.
Mastur tidak mengerti mengapa hal ini bisa terjadi. “Apakah ada miskomunikasi antara pimpinan dan bawahan, saya juga tidak paham. Atau karena pencitraan mengatakan menjelang pilkada, saya juga tidak paham,” katanya.
Camat Kaliwates Asrah Joyo Widono melakukan klarifikasi melalui situs resmi Pemerintah Kabupaten Jember, Jumat kemarin.
Ia mengakui ada kesalahan komunikasi dalam pemberian bantuan itu. Menurutnya, para santri mahasiswa yang berasal dari luar Jember belum terdata dengan lampiran kartu keluarga.
“Karena bantuan yang diberikan oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) saat itu menggunakan KK,” katanya. Bantuan didistribusikan kepada korban yang terdata sesuai dengan kartu keluarga yang sudah terkumpul di BPBD Jember.
Baca Juga:Bupati Jember Bantah Terima Jatah 'Upeti' Fee Proyek
Namun masalah itu sudah selesai. “Saat ini kekurangan bantuan ke ponpes tersebut sudah terpenuhi sejumlah 18 santri,” kata Asrah.
