SuaraJatim.id - Ratusan kiai di Kabupaten Jember akan demonstrasi memprotes carut marut permasalahan di pemerintahan Jember. Parahnya, sampai kini Jember belum merampungkan pembahasan APBD 2020 Jember.
Perwakilan tokoh masyarakat menyerahkan surat dukungan berisi ratusan tanda tangan kiai kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengambil tindakan tegas untuk menyelesaikan keruwetan pemerintahah di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Surat dukungan itu diserahkan kepada Tito saat bertemu di Jakarta, Senin (22/6/2020) kemarin.
“Kalau bupati memang terbukti melakukan pelanggaran, kami mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah sanksi yang bisa jadi pemecatan,” kata Baiquni Purnomo, pengasuh majelis salawat Al Ghofilin, Rabu (24/6/2020).
Baca Juga:GEGER di Jember, Lelaki Bisu Colong Kancut dan BH Cewek di Jemuran
Baiquini mengatakan Mendagri berjanji akan mengusut tuntas kasus di Jember. Apalagi Mendagri sudah pernah memberikan surat teguran peringatan kepada Pemerintah Kabupaten Jember. Sementara kepada aparat penegak hukum, para kiai meminta agar kasus dugaan korupsi di Jember diusut tuntas.
“Mendagri, Inspektorat, terkejut dengan fenomena yang terjadi,” katanya.
Baiquni percaya pemerintah tak akan membiarkan situasi di Jember.
“Kiai-kiai jelas sepakat, seandainya aparat penegak hukum tidak bersikap tegas terhadap fenomena hari ini di Jember, akan turun ke jalan. Perkiraan kami yang tanda tanganan 400 kiai pondok pesantren. Kami sampaikan (ke Mendagri),” katanya.
Sebagaimana diberitakan, Pimpinan DPRD Jember, Jawa Timur dan perwakilan tokoh masyarakat bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, di Jakarta, Senin (22/6/2020). Pertemuan ini untuk membahas silang sengkarut situasi politik di Jember.
Baca Juga:Resep Kakek 73 Tahun Sembuh dari Virus Corona Dalam Waktu 17 Hari di Jember
Pertemuan itu dilaksanakan di Komplek DPR RI, Senayan, dengan difasilitasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonedia (DPD RI). Selain Mendagri dan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitii, hadir dalam forum tersebut Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI Slyviana Murni, dan dua senator DPD RI Ahmad Nawardi dan Bustami Zainudin.
