Beras Bantuan Corona untuk Penerima Manfaat di Madiun Kutuan

SuaraJatim.id - Kualitas beras bantuan yang diterima sejumlah warga miskin penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Purworejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, jelek dan berkutu.

Keluhan tersebut disampaikan Kepala Desa Purworejo Suprayogi. Dia mengatakan pemerintah desa telah menerima keluhan dari sejumlah warga penerima BPNT.

Keluhan dari penerima, jelas Suprayogi, terkait kualitas beras yang diterima dari Kementerian Sosial (Kemensos) dianggap tidak layak konsumsi dan berkutu. Warga pun meminta agar kualitas beras bantuan diperbaiki lagi sehingga lebih layak untuk dikonsumsi.

"Baru kali ini beras bantuan yang diterima keluarga penerima manfaat [KPM] tidak layak. Sebelumnya tidak pernah ada keluhan terkait beras tidak layak seperti sekarang," kata dia seperti dilansir Solopos.com-jaringan Suara.com pada Selasa (30/6/2020).

Dia juga menjelaskan, jika masyarakat mengambil bantuan tersebut di E-Warung yang ada di desa setempat. Sedangkan, beras tersebut distok oleh Bulog. Sebelumnya E-Warung menyediakan beras untuk program BPNT dari warga.

Suprayogi juga menyampaikan, ada sebanyak 216 KPM yang menerima bantuan tersebut. Tetapi, hanya beberapa warga saja yang mengeluhkan kondisi beras tidak layak konsumsi itu.

Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan Bulog terkait masalah ini. Saat koordinasi tersebut, pihaknya meminta Bulog untuk memperbaiki kualitas beras yang diberikan kepada warga penerima bantuan.

Sementara itu, Kepala Perum Bulog Sub Divre 4 Madiun Ahmad Mustari menepis beras program BPNT di Desa Purworejo yang tidak layak konsumsi berasal dari Bulog. Dia menyatakan, jika beras untuk BPNT bukan hanya diambil dari Bulog, tetapi juga diambil dari supplier lain.

"Tidak semua beras untuk program BPNT dari Bulog. Ada juga supplier yang tidak mengambil beras dari kita. Kan ada supplier lokal. Jangan dikatakan semua beras BPNT ambil dari Bulog," katanya.

Namun, Mustari menyayangkan adanya peristiwa beras bantuan yang tidak layak dikonsumsi tersebut. Dia pun juga meminta Dinas Sosial Kabupaten Madiun menelusuri asal penyuplainya.