Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Ditanya Keruwetan RAPBD Jember, Paslon Petahana Faida Lempar ke Calon Wakil

Muhammad Taufiq Jum'at, 25 September 2020 | 13:29 WIB

Ditanya Keruwetan RAPBD Jember, Paslon Petahana Faida Lempar ke Calon Wakil
Paslon incumbent Faida saat jumpa pers usai pengundian di KPUD Jember (Foto: Beritajatim)

Calon bupati nomor urut 1 itu agaknya menghidar dan memilih melempar jawabannya kepada calon wakilnya Dwi Arya Nugraha Oktavianto.

SuaraJatim.id - Paslon petahanan di Pilkada Jember 2020, Faida-Dwi Arya Nugraha, menggelar sesi jumpa pers usai pleno pengundian nomor peserta pemilihan yang digelar KPUD setempat di Hotel Cempaka Hill, Kamis (24/09/2020).

Ada pertanyaan menarik dari wartawan saat jumpa pers tersebut, yakni menyangkut keruwetan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020 yang belum disahkan semasa Faida menjabat sebagai bupati.

Sebagai dampak dari belum disahkannya RAPBD Tahun 2020, maka pembahasan RAPBD Tahun 2021 pun macet. Akibat hal itu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjatuhi sanksi berupa tidak dibayarkannya hak-hak keuangan Bupati Faida.

Nah, mendapat pertanyaan ini apa jawaban Faida? Calon bupati nomor urut 1 itu agaknya menghidar dan memilih melempar jawabannya kepada calon wakilnya Dwi Arya Nugraha Oktavianto.

"Tentunya jalan kami memilih independen, satu, bukan berarti kami anti dengan partai tapi kami ingin merangkul semua partai. Ke depan sudah jadi tujuan kami supaya hubungan dengan siapapun stakeholder di Jember harus baik," kata Oktavianto.

"Dan apa yang dilakukan selama ini sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Kemendagri, undang-undang, dan juga gubernur," kata Oktavianto, seperti dikutip dari beritajatim.com, jejaring media suara.com, Jumat (25/09/2020).

Sementara itu, Hendy Siswanto, calon bupati nomor urut 2 menegaskan sudah saatnya membenahi Jember. "Sesuai tagline saya 'wis wayahe mbenahi Jember'. Legislatif dan eksekutif kita akan kembalikan hak-hak mereka. Bukan hanya hak legislatif-eksekutif, tapi hak masyarakat Jember harus kita kembalikan sesuai dengan yang mereka harus terima," katanya.

"Seperti hak legislatif kita, mereka harus kita berikan hak-hak seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017. Itu akan kita berikan semuanya kepada mereka, karena itu sudah diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2017," kata Hendy.

Abdus Salam Alamsyah, calon bupati nomor urut 3, mengatakan sejak awal ingin melibatkan semua pihak. "Visi kami gotong royong membangun Jember menuju Jember Juara. Artinya di sini, kita harus melakukan harmonisasi di setiap lini yang ada termasuk eksekutif dan legislatif, yang di situ berperan utama untuk pembangunan Jember," katanya.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait