Indeks Terpopuler News Lifestyle

Ratusan Pejabat di Jember yang Dilantik Bupati Faida Ditolak Mendagri

Chandra Iswinarno Minggu, 13 September 2020 | 16:53 WIB

Ratusan Pejabat di Jember yang Dilantik Bupati Faida Ditolak Mendagri
Bupati Jember Faida. [Beritajatim.com]

Penolakan tersebut dituangkan dalam surat yang ditujukan kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa bernomor 820/4371/OTDA tertanggal 1 September 2020.

SuaraJatim.id - Pelantikan 611 pejabat Pemerintah Kabupaten Jember yang sudah dilakukan Bupati Faida ditolak Kementerian Dalam Negeri.

Penolakan tersebut dituangkan dalam surat yang ditujukan kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa bernomor 820/4371/OTDA tertanggal 1 September 2020.

Dalam surat itu disebutkan, permohonan bupati untuk mengukuhkan 611 orang pejabat pimpinan tinggi pratama tak disetujui.

Selain itu, Bupati Faida diminta lebih dulu menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Jenderal Kemendagri.

“Surat ini semakin menegaskan posisi bupati dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan Kabupaten Jember,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim seperti dilansir Beritajatim.com-jaringan Suara.com pada Sabtu (12/9/2020).

Rekomendasi pemeriksaan khusus itu diterbitkan setelah Inspektorat Jenderal menyelidiki sejumlah persoalan birokrasi di tubuh Pemerintah Kabupaten Jember.

Fakta-fakta yang ditemukan, terungkap setelah adanya laporan tertanggal 12 Februari 2019 dan 5 Maret 2019 terkait dugaan mutasi PNS yang tidak sesuai ketentuan.

Semua berawal saat Bupati Faida melakukan pengangkatan dalam jabatan pada 2018 dengan menetapkan sepuluh keputusan.

Kemudian pada 2019, dia telah menandatangani dan menetapkan satu keputusan tentang demisioner, satu keputusan tentang pengangkatan kembali 211 pejabat yang dilakukan demisioner hasil pertimbangan Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan).

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Jember juga menetapkan 30 perubahan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja (KSOTK) organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait